RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan persiapan penerimaan bantuan hibah mesin Refuse Derived Fuel (RDF) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, mulai dari koordinasi lintas pemerintahan, rapat teknis, hingga pendataan lokasi yang akan menjadi titik penempatan mesin pengolah sampah tersebut.

‎

‎Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto, mengatakan koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berlangsung secara intensif. Saat ini, kedua pihak tengah fokus menyiapkan tahap awal implementasi RDF di sejumlah lokasi prioritas.

‎

‎"Pertama, koordinasi lintas pemerintahan dari Kota Bandung ke provinsi sudah dilakukan. Kemudian kemarin kita sudah rapat teknis, mulai merancang untuk setidaknya mempersiapkan 20 titik dulu yang siap untuk diimplementasikan," ujar Darto, Jumat 12 Juni 2026.

‎

‎Menurutnya, sambil menunggu kesiapan penuh program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah mengembangkan sedikitnya 20 unit RDF sebagai tahap awal untuk Kota Bandung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang lebih modern dan berkelanjutan.

‎

‎Darto mengungkapkan, hingga saat ini proses inventarisasi lokasi penempatan mesin RDF menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari total 151 kelurahan yang menjadi sasaran program, sebanyak 116 titik telah terdaftar dan dinyatakan memiliki lahan yang siap digunakan.

‎

‎"Ada banyak titik yang sudah muncul karena kita sudah melakukan persiapan. Saat ini kurang lebih sudah terdaftar 116 titik dari target 151 titik. Artinya lahan untuk lokasi tersebut sudah tersedia dan siap digunakan," katanya.

‎

‎Meski demikian, jumlah unit RDF yang nantinya akan diterima Kota Bandung masih menunggu keputusan dan realisasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkot Bandung berharap jumlah bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada.

‎

‎"Rencana pemberian bantuannya dari Pemprov sejumlah itu. Tapi nanti realisasinya berapa, mudah-mudahan sesuai dengan jumlah kelurahan yang kita miliki," ucapnya.

‎

‎Selain pendataan lokasi, Pemerintah Kota Bandung juga tengah membahas kebutuhan anggaran pendukung untuk operasional dan infrastruktur penunjang mesin RDF. Pasalnya, implementasi teknologi tersebut membutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit agar dapat berjalan optimal.

‎

‎Di sisi lain, proses pembangunan dan penyediaan mesin RDF oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga masih berlangsung. Setelah mesin selesai diproduksi dan dikirim ke lapangan, Pemkot Bandung akan segera melaksanakan tahapan operasional di lokasi yang telah disiapkan.

‎

‎Darto menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor paling krusial dalam program ini. Setiap unit RDF membutuhkan area minimal seluas 100 meter persegi, sementara ukuran idealnya mencapai 150 meter persegi.

‎

‎"Tahapan yang paling penting adalah menyiapkan lokasi, karena membutuhkan lahan minimal 100 meter persegi. Idealnya 150 meter persegi. Memang tidak banyak titik yang memiliki lahan seluas itu, tetapi untuk ukuran 100 meter persegi cukup banyak. Itu yang sekarang sudah masuk dalam 116 titik tadi," jelasnya.

‎

‎Berbeda dengan teknologi RDF sebelumnya yang menghasilkan bahan bakar dalam bentuk cacahan sampah, mesin yang akan dihibahkan kali ini dirancang menghasilkan produk akhir berupa briket. Bentuk tersebut dinilai lebih praktis untuk penyimpanan maupun pemanfaatan sebagai bahan bakar alternatif.

‎

‎Meski optimistis terhadap kontribusi RDF dalam mengurangi volume sampah, Darto menegaskan bahwa teknologi tersebut bukan satu-satunya solusi dalam penanganan sampah perkotaan. Menurutnya, pengelolaan sampah harus dilakukan melalui berbagai pendekatan dan teknologi yang saling melengkapi.

‎

‎"Karena kita tidak mungkin hanya mengandalkan satu solusi. Penanganan sampah harus menggunakan multi solusi. Tidak mungkin satu teknologi bisa menyelesaikan semuanya," tandasnya.

‎