RRI.CO.ID, Sumedang - Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila melakukan inspeksi ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang. Dalam kunjungannya, Fajar menegaskan bahwa seluruh petugas pelayanan harus mengedepankan sikap ramah dan profesional saat melayani masyarakat.

Menurutnya, prinsip senyum, sapa, salam, sopan, dan santun bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus diterapkan oleh seluruh aparatur pelayanan publik.

"Sebagai pelayan masyarakat, tidak boleh menjawab dengan ketus atau terkesan acuh tak acuh. Pelayanan harus diberikan dengan sepenuh hati dan tidak boleh membeda-bedakan masyarakat yang datang," ujar Fajar, dalam keterangannya, Kamis 11 Juni 2026.

Ia menilai kualitas pelayanan yang diberikan di MPP akan sangat berpengaruh terhadap citra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di mata masyarakat. Karena itu, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal tanpa terhenti meski memasuki jam istirahat.

Fajar meminta pengaturan waktu istirahat dilakukan secara bergiliran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung. Menurutnya, sistem tersebut juga dapat menjaga kondisi petugas agar tetap prima saat bekerja.

"Kalau jam istirahat, petugas bisa bergantian. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti. Ketika MPP mengecewakan masyarakat, maka citra Pemda Sumedang juga ikut tercoreng," katanya.

Dalam peninjauan tersebut, Fajar juga menemukan salah satu loket pelayanan dalam kondisi kosong. Ia langsung mempertanyakan kondisi tersebut kepada petugas yang ada di lokasi.

"Saya sempat melihat ada loket yang kosong. Setelah ditanya, alasannya karena petugas sedang istirahat, padahal belum waktunya. Petugas pelayanan harus siap berada di tempat, ada atau tidak ada pemohon," tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti layanan yang berkaitan dengan perizinan, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), agar selalu menempatkan petugas di loket pelayanan.

Selain itu, Wabup juga meminta peningkatan kapasitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang dinilai masih tinggi peminatnya. Ia mendorong adanya penambahan kuota pelayanan agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani lebih maksimal.

"Saya meminta kuota pelayanan Adminduk ditambah sampai 30. Saat ini pelayanan per hari mencapai sekitar 200 kuota dan saya minta untuk ditingkatkan lagi," jelasnya.