RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi, menyoroti kondisi fiskal pemerintah Kota Tasikmalaya. Krisis fiskal kata dia, bahkan telah terjadi sejak awal 2026, dan mengganggu aktivitas pemerintahan.

Kepler mengatakan, lemahnya kondisi fiskal terlihat dari terlambatnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN).“ini yang paling terlihat. Beberapa waktu lalu, THR ASN sempat tertunda,” katanya, Rabu 10 Juni 2026.

Bukan membaik, kondisi kas daerah kata Kepler memasuki Juni 2026 bahkan berada pada posisi nol rupiah. Kondisi ini berpengaruh langsung, pada kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“ Imbasnya, semua kegiatan di OPD dihentikan karena tidak ada anggaran,” katanya.

Kondisi ini lanjut Kepler, juga berpotensi mengancam target visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya.“ visi-misi wali kota dalam RPJMD terancam tidak tercapai,” katanya.

Terkait kondisi ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah beberapa kali meminta penjelasan kepada pihak eksekutif, namun tidak ada respons jelas.”seharusnya TAPD aktif berkoordinasi dengan DPRD. Jangan malah sulit untuk koordinasi,” ujarnya.

Buruknya koordinasi juga menjadi sorotan DPRD. Tidak hanya internal pemerintah daerah, bahkan legislatif sering tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan fiskal.

“Iya, termasuk rencana refocusing anggaran Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal koordinasi yang buruk. Saya melihat komunikasi antar pimpinan, TAPD, dan BPKAD tidak berjalan dengan baik,” katanya.

Maka dari itu Ia meminta, pemerintah daerah mengambil langkah strategis menyelamatkan kondisi fiskal, termasuk memperjuangkan kembali Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke pemerintah pusat.“Harus ada langkah konkret,” katanya.

Selain itu, Ia mendorong optimalisasi aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif.“Pemanfaatan aset daerah harus dimaksimalkan,” ujarnya.