RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Begal bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepolisian, dan TNI sebagai upaya memperkuat keamanan serta menekan angka tindak kriminalitas di Kota Bandung.

‎

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pembentukan satgas tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemkot Bandung dengan aparat keamanan yang akan segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi.

‎

‎"Kita sudah berkomunikasi dan akan membentuk Satgas Anti Begal bersama Forkopimda. Kami akan menggelar rapat koordinasi dan langsung melakukan pembentukan serta koordinasi lebih lanjut," ujar Farhan, Senin 8 Juni 2026.

‎

‎Menurutnya, pembentukan satgas menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai unsur, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan TNI.

‎

‎Farhan menjelaskan bahwa jajaran kepolisian dan TNI telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembentukan satgas tersebut. Ia juga telah berkomunikasi dengan unsur kewilayahan TNI dan aparat militer lainnya guna memperkuat kolaborasi pengamanan di Kota Bandung.

‎

‎"Pak Kapolda, Pak Kapolrestabes, serta unsur TNI juga sudah menyatakan siap bekerja sama membentuk satgas ini. Saya juga sudah berbicara dengan Dandim dan Denpom yang akan ikut terlibat," katanya.

‎

‎Selain pembentukan satgas, Pemkot Bandung akan meningkatkan patroli keamanan pada periode Juni hingga September 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya potensi tindak kekerasan dan kriminalitas di sejumlah wilayah.

‎

‎"Yang pasti, kita akan melakukan patroli, terutama pada periode Juni, Juli hingga September karena tingkat kekerasan sedang meningkat. Orang-orang juga mulai semakin nekat, sehingga pengamanan akan kita perkuat," ucapnya.

‎

‎Farhan menuturkan, fokus pengamanan akan diarahkan pada kawasan perbatasan kota dan pusat-pusat keramaian. Sementara untuk wilayah permukiman, Pemkot Bandung akan mengoptimalkan peran lurah dan camat dalam mengaktifkan kembali ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (siskamling).

‎

‎Menurutnya, konsep keamanan berbasis masyarakat perlu diperkuat agar warga turut berperan menjaga lingkungan masing-masing.

‎

‎"Kalau siang ada Siskamling Siaga Bencana, maka malam hari ada Siskamling Keamanan Lingkungan. Warga menjaga warga, warga menjaga kota," katanya.

‎

‎Ia menegaskan bahwa pendekatan yang akan dilakukan lebih mengedepankan langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat akan menjadi perhatian petugas di lapangan.

‎

‎"Kalau ada yang berkumpul-kumpul tanpa tujuan jelas, akan dibubarkan. Kalau ada konvoi kendaraan bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan, juga akan dibubarkan," tegasnya.

‎

‎Farhan menambahkan, penguatan pengamanan dilakukan berdasarkan berbagai temuan di lapangan selama dirinya berkeliling Kota Bandung. Ia mengaku masih menemukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti pengendara yang memepet kendaraan lain hingga aksi intimidasi di jalan raya.

‎

‎"Dari pengalaman saya pribadi saat berkeliling Kota Bandung, memang ada yang nekat, seperti menggedor-gedor mobil atau memepet pengendara motor," tandasnya.