RRI.CO.ID, Bandung – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung akan memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui optimalisasi data yang akurat dan terintegrasi. Dalam upaya tersebut, Satpol PP menggandeng seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan bahwa ketersediaan data yang valid menjadi fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan penegakan aturan di lapangan. Menurutnya, setiap kebijakan maupun langkah penertiban harus didasarkan pada informasi yang akurat dan sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta. Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya,” ujar Bambang, Kamis 4 Juni 2026.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, seperti reklame, perizinan, pajak daerah, penerangan jalan umum, hingga berbagai isu kewilayahan lainnya, membutuhkan dukungan data sektoral yang lengkap agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Bambang, sinkronisasi data juga menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai kebutuhan informasi yang kerap muncul dalam pembahasan bersama DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan langkah penegakan yang lebih efektif.
“Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD,” katanya.
Selain memperkuat basis data, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara Satpol PP dengan perangkat daerah, kewilayahan, serta unsur keamanan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.
Bambang menegaskan, mewujudkan Kota Bandung yang aman, tertib, dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP semata. Menurutnya, keberhasilan penegakan aturan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh unsur pemerintah serta partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya penataan kota yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan regulasi yang berlaku. Setiap langkah penertiban, lanjutnya, harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan mengedepankan standar operasional prosedur.
“Penataan kota harus dilakukan dengan tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Tujuannya bukan sekadar menertibkan, tetapi juga memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Fachruly, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan data objek penegakan hukum daerah antara perangkat daerah teknis dan jajaran kewilayahan se-Kota Bandung. Keselarasan data dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di berbagai sektor.
Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap Perda, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui akurasi data perizinan dan wajib pajak, serta memperkuat kinerja operasional Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
Sebanyak 100 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, kewilayahan, serta jajaran Satpol PP Kota Bandung mengikuti kegiatan tersebut.
" Melalui sinergi dan integrasi data yang lebih baik, Pemerintah Kota Bandung berharap penegakan aturan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung terhadap terciptanya kota yang tertib dan nyaman bagi seluruh warga," tandasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....