RRI.CO.ID, Bandung – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung terus berupaya mencari lokasi yang memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Proses pencarian lahan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Kementerian Sosial (Kemensos).

‎

‎Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah memenuhi persyaratan luas lahan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni minimal lima hektare.

‎

‎"Kami akan terus berupaya untuk memenuhi, minimal mendekati. Kalau sampai lima hektare mungkin agak susah di Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan BKAD juga, karena cukup jarang lahan seluas itu tersedia. Jadi kami akan mencoba bernegosiasi dengan Kemensos agar luas lahannya minimal mendekati ketentuan yang ada," ujar Yorisa, Rabu 3 Juni 2026.

‎

‎Menurutnya, saat ini Dinsos masih menunggu keputusan terkait lokasi yang akan diajukan kepada pemerintah pusat. Salah satu usulan yang sedang dipertimbangkan berada di wilayah Bandung Timur.

‎

‎"Saya akan melapor kembali kepada pimpinan agar lokasi yang kita rencanakan di daerah timur mudah-mudahan bisa di-approve. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Kemensos karena syarat yang diminta harus minimal lima hektare," katanya.

‎

‎Yorisa menjelaskan, terdapat empat lokasi yang saat ini masuk dalam kajian, yakni di wilayah Ujungberung, Cibiru, kawasan perbatasan menuju Garut, dan Gedebage. Dari sejumlah alternatif tersebut, kawasan Gedebage dinilai memiliki peluang paling besar.

‎

‎"Kalau ada empat lokasi, ada daerah Ujungberung, Cibiru, kemudian arah Garut, dan satu lagi di Gedebage. Kemungkinan saat ini mengerucut ke daerah Gedebage. Selain harus luas, lahannya juga tidak boleh masuk kategori lahan sawah dilindungi (LSD), ruang terbuka hijau (RTH), maupun kawasan yang memiliki perlindungan khusus lainnya. Nah, yang di Gedebage itu memenuhi kategori untuk Sekolah Rakyat, hanya saja kendalanya masih pada luas lahan," jelasnya.

‎

‎Sementara menunggu pembangunan sekolah permanen, program Sekolah Rakyat Rintisan di Kota Bandung tetap berjalan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

‎

‎"Tiga lokasi yang ada sekarang masih tetap beroperasi dengan nama Sekolah Rakyat Rintisan. Harapannya seluruh kabupaten dan kota di Indonesia nantinya memiliki Sekolah Rakyat permanen. Ketika bangunan permanennya sudah dibangun oleh Kementerian PUPR dan sarana-prasarananya didukung oleh Kemensos, maka kegiatan dari sekolah rintisan akan dipindahkan ke lokasi tersebut," ucapnya.

‎

‎Namun demikian, Yorisa mengakui proses pembangunan sekolah permanen kemungkinan belum dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga belum bisa digunakan untuk angkatan kedua yang akan mulai belajar pada tahun ajaran baru mendatang.

‎

‎"Sekarang sepertinya belum keburu untuk angkatan kedua karena bulan Juli sudah mulai masuk lagi. Mudah-mudahan prosesnya bisa segera berjalan," katanya.

‎

‎Saat ini, Kota Bandung memiliki total 250 siswa Sekolah Rakyat yang terdiri atas 50 siswa tingkat SD, 100 siswa tingkat SMP, dan 100 siswa tingkat SMA. Para siswa tersebut tersebar di tiga lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan.

‎

‎"Lokasinya ada di Wiataguna, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Dago, dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) milik Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di kawasan depan Trans Studio Bandung," tandasnya.