RRI. CO.ID, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyoroti gangguan website dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses sistem pendaftaran menjadi salah satu catatan penting DPRD Jawa Barat dalam mengevaluasi pelaksanaan SPMB sekaligus persiapan Program Sekolah Maung.

Menurut Siti, gangguan sistem yang terjadi berpotensi menghambat proses pendaftaran dan menyulitkan pengawasan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta segera melakukan perbaikan agar pelaksanaan SPMB berlangsung transparan dan adil.

"Sampai hari ini masih ada keluhan terkait website yang tidak bisa diakses. Ini menjadi catatan penting karena ketika sistem bermasalah, pengawasan menjadi lebih sulit dan berpotensi menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan," Ujar Siti Muntamah, Selasa 2 Juni 2026.

Ia menegaskan persoalan teknis tersebut harus menjadi bahan evaluasi, terutama karena tahun ini Jawa Barat juga tengah menyiapkan Program Sekolah Maung sebagai pengembangan sekolah unggulan."Kami melihat yang perlu diperkuat adalah pengawasan. Sekolah-sekolah yang akan menjadi sekolah unggulan di Jawa Barat harus benar-benar menjadi solusi bagi persoalan pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan Sekolah Maung tidak menimbulkan diskriminasi. Program yang ditujukan untuk memfasilitasi siswa berkemampuan di atas rata-rata itu harus tetap berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan.

"Yang menjadi perhatian kami adalah sistem ini jangan sampai menimbulkan diskriminasi. Program ini harus berjalan berdasarkan nilai-nilai keadilan sehingga semua anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama," katanya.

Siti menambahkan, gangguan website SPMB tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Menurutnya, akses sistem yang terganggu dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam proses penerimaan siswa baru, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Menurut saya, kondisi seperti ini bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Ketika sistem tidak dapat diakses masyarakat, muncul potensi masalah yang sulit dibuktikan atau diawasi. Karena itu kami juga telah menyampaikan komplain terkait ketidaksiapan dalam menangani gangguan aplikasi atau website yang digunakan masyarakat," Pungkasnya

Ia menegaskan, persoalan tersebut menjadi salah satu catatan penting DPRD Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan SPMB 2026. Hal ini demi pengembangan Program Sekolah Maung agar berjalan transparan, adil, dan sesuai tujuan yang diharapkan.