‎Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pihaknya kembali mengundang berbagai pihak terkait untuk mengevaluasi tindak lanjut pembangunan depo serta perpindahan layanan transportasi yang terdampak. Menurutnya, proyek pembangunan telah dimulai meski mengalami keterlambatan selama beberapa bulan.

‎Selain mempersiapkan aspek teknis, Dishub juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Informasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak yang terdampak langsung, tetapi juga kepada warga di lingkungan sekitar agar memahami rencana pembangunan Depo BRT yang akan menjadi bagian penting dari sistem transportasi massal di Kota Bandung.

‎"Kami juga membantu sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Warga perlu mengetahui bahwa di lokasi tersebut akan dibangun Depo BRT. Jika ada pengaduan terkait pembangunan, sudah disiapkan hotline pengaduan. Sosialisasi telah dilakukan kepada RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga unsur kepolisian di wilayah setempat," ujar Rasdian, Selasa 2 Juni 2026.

‎Terkait pengaturan operasional transportasi selama masa transisi, Rasdian memastikan sistem naik-turun penumpang telah diatur agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan maupun penumpang. Area tunggu penumpang juga telah disiapkan sehingga proses kedatangan dan keberangkatan bus dapat berlangsung lebih tertib.

‎Menurut Rasdian, terminal tipe A yang melayani angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan terminal tipe B untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada dasarnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, selama ini operasional eksisting masih dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung.

‎Ia menjelaskan, sejak 18 Mei 2026 telah dilakukan sosialisasi kembali kepada para operator bus mengenai kewajiban perpindahan layanan dari Terminal Cicaheum. Sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa perpindahan dilakukan satu minggu setelah Lebaran, namun pelaksanaannya belum menunjukkan perkembangan signifikan.

‎"Kemarin kami kembali melakukan rapat dan sosialisasi sambil menyampaikan surat dari Kementerian Perhubungan. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa paling lambat tanggal 25, seluruh bus yang masih beroperasi di Cicaheum harus sudah bergeser. Informasi ini disampaikan kepada perusahaan otobus (PO) di Jawa Barat, khususnya yang beroperasi di Kota Bandung," katanya.

‎Selain bus AKAP dan AKDP, layanan angkutan lintas provinsi (Elf) juga akan dipindahkan dari kawasan Cicaheum menuju Terminal Leuwipanjang. Sosialisasi terkait perpindahan tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap layanan tersebut.

‎Meski demikian, Rasdian menegaskan bahwa perubahan hanya terjadi pada lokasi terminal keberangkatan dan kedatangan. Sementara itu, rute perjalanan bus secara umum tetap dipertahankan.

‎Dishub juga telah menyiapkan dua alternatif jalur yang dapat digunakan oleh kendaraan angkutan antarkota. Alternatif pertama melalui Jalan Soekarno-Hatta, sedangkan alternatif kedua menggunakan jalur eksisting melalui kawasan Jalan AH Nasution menuju Cicaheum.

‎Namun demikian, terdapat kesepakatan bahwa kendaraan yang melintas di kawasan Cicaheum nantinya hanya diperbolehkan untuk menurunkan penumpang dan tidak diperkenankan menaikkan penumpang di sepanjang jalur tersebut. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah konflik dengan angkutan kota yang masih beroperasi di kawasan tersebut.

‎"Kalau kendaraan melintas melalui Cicaheum, hanya boleh menurunkan penumpang. Tidak boleh mengambil penumpang di sepanjang jalan itu. Penumpang keberangkatan sudah disiapkan di Terminal Leuwipanjang. Tujuannya agar tidak terjadi konflik dengan angkutan kota yang ada," tandasnya.

‎