RRI.CO.ID, Bandung - Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menghadirkan sebuah diskursus kebangsaan yang menggugah, bersama Tokoh Pendidikan Nasional sekaligus Pinisepuh MMS, Yudi Latif, dan Ketua MMS, Andri Perkasa Kantaprawira. Tema besar yang diangkat adalah Merevolusikan Pancasila demi Persatuan dan Keadilan, sebuah gagasan yang menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai dasar bangsa secara nyata, bukan sekadar hafalan.

Dalam pandangan Yudi Latif, revolusi Pancasila bukanlah gerakan berdarah atau penuh kekerasan, melainkan proses radikal yang menyentuh simbol-simbol kehidupan sehari-hari. “Persatuan harus diimbangi dengan keseriusan mengembangkan keadilan. Karena tanpa keadilan, persatuan akan rapuh. Begitu pula sebaliknya, keadilan membutuhkan persatuan,” tegasnya seusai diskusi di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, Senin 1 Juni 2026.

Yudi menyoroti perjalanan demokrasi pasca reformasi. Lebih dari 25 tahun, menurutnya, demokrasi Indonesia harus diukur dengan nilai Pancasila: apakah memperkuat integrasi nasional atau justru memicu fragmentasi elit dan kepentingan. “Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada masalah dalam cara kita mengembangkannya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya generasi muda memahami Pancasila sebagai nilai universal, bukan sekadar kepentingan negara. “Belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki, bukan kewajiban yang dipaksakan. Itu panggilan nurani,” tambah Yudi.

Sementara itu, Ketua MMS Andri Perkasa Kantaprawira menegaskan bahwa MMS berkomitmen mengisi ruh Pancasila dalam diskursus kebangsaan. Ia menyinggung refleksi akhir tahun yang melahirkan gagasan RUU Perekonomian Nasional, sebagai upaya memperjelas pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi. “Kalau sistem politiknya bagus, demokrasi terjamin, maka persatuan dan keadilan sosial akan terjadi,” katanya.

Andri juga menyoroti pentingnya konsensus elit nasional dalam menghadapi tekanan global. “Kalau konsensus elit tidak tercapai, bangsa ini akan kacau. Rule by law harus ditegakkan demi kepentingan nasional,” ujarnya. MMS, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan DPRD dan Komisi I untuk menjadikan heritage MMS sebagai pusat pemikiran kebangsaan.

Bandung disebut Yudi Latif sebagai melting pot pemikiran kebangsaan Indonesia. MMS berencana menjadikan Gedung Indonesia Menggugat sebagai pusat diskusi, lengkap dengan website dan perpustakaan yang menyimpan pemikiran tokoh BPUPKI, PPKI, hingga pahlawan bangsa. “Dari sini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin dengan pemikiran genuine,” kata Andri.

Diskursus ini menegaskan bahwa revolusi Pancasila bukan sekadar jargon, melainkan gerakan moral dan intelektual untuk membangun bangsa yang bersatu, adil, dan makmur. MMS berharap gagasan ini menjadi suluh penerang bagi seluruh suku bangsa dan elit nasional, agar arah perjalanan Indonesia semakin jelas di tengah tantangan global.