RRI.CO.ID, Garut - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Aziz Abdurahman, menyampaikan perjalanan panjang berbagai elemen masyarakat dalam mengawal kepastian hukum Alun-Alun Limbangan." Untuk mengawal kepastian hukum legalitas alun-alun limbangan ini prosesnya cukup panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,"katanya, di Garut, Kamis, 28 Mei 2026.

Ia mengatakan, pada 22 Januari 2025, Forkopimcam dan APDESI dari 14 desa bersama lembaganya membahas penataan ruang Limbangan dan menghasilkan surat tugas resmi kepada KNPI untuk mengawal persoalan tersebut. "Perjuangan kemudian berlanjut pada 3 Februari 2025 melalui audiensi bersama Komisi I DPRD Garut terkait kejelasan tata ruang wilayah Limbangan,"ujarnya.

Ia menyampaikan, pihaknya kembali melakukan diskusi bersama Komisi III DPRD Garut pada 7 Januari 2026 dengan dukungan BPKAD serta ATR/BPN. "Hasil notulensi dan berita acara dari proses tersebut kemudian disampaikan kepada pihak terkait hingga memperoleh perhatian dari Wakil Bupati Garut,"katanya.

"Alhamdulillah, berkat kepemimpinan Bapak Bupati, wakil Bupati, camat, APDESI Limbangan, serta KNPI, kita semua menjadi pencetak sejarah. Pekerjaan Rumah (PR) yang yang selama ini berlarut-larut kini sudah memiliki kepastian hukum yang jelas," tuturnya.

Ia menegaskan, generasi muda harus terus produktif dan mengambil peran sebagai agent of change (agen perubahan) dalam pembangunan daerah." Kami harap generasi muda harus terus produktif dan mengambil peran sebagai agent of change (agen perubahan) dalam pembangunan daerah,"ujarnya.

Sementara itu, Camat Limbangan, Guriansyah Sukiran, menilai Alun-Alun Limbangan memiliki nilai historis yang penting bagi masyarakat Garut.

"Alun-alun Limbangan merupakan titik awal sejarah Garut, tempat pangulinan (tempat bermain), serta ruang pertemuan masyarakat dan anak-anak (barudak) Limbangan. Alun-alun juga merupakan landmark dan ikon yang menggambarkan filosofis masyarakatnya," ujarnya.