RRI.CO.ID, Bandung Barat - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk program tambahan insentif bagi Ketua RT dan RW di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2026.

Program tersebut ditujukan bagi 9.217 Ketua RT dan 2.448 Ketua RW yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa sebagai bentuk dukungan terhadap peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pelayanan publik. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Ballroom Gedung B Kompleks Pemkab Bandung Barat, Senin (24/5/2026), oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

Dalam keterangannya, Jeje menegaskan bahwa RT dan RW memiliki posisi penting sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “RT dan RW merupakan garda terdepan pemerintah di tengah masyarakat. Mereka menjadi penghubung utama antara warga dengan pemerintah,” ujar Jeje, Selasa 26 Mei 2026.

Ia menyebut, berbagai persoalan sosial, administrasi kependudukan, keamanan lingkungan hingga penguatan budaya gotong royong selama ini tidak lepas dari peran aktif RT dan RW di tingkat lingkungan.

Menurut data Pemkab Bandung Barat, hingga 25 Mei 2026 realisasi penyaluran insentif triwulan pertama baru berlangsung di dua kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Halu dan Kecamatan Cihampelas.

Di Kecamatan Gunung Halu, penyaluran telah menjangkau seluruh sembilan desa, sedangkan Kecamatan Cihampelas baru terealisasi di dua desa. Total penerima sementara mencapai 188 Ketua RW dan 650 Ketua RT dengan nilai realisasi sebesar Rp307,8 juta.

Pemerintah daerah menyebut penyaluran untuk wilayah lainnya akan segera dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi pencairan dilengkapi. Dalam program tersebut, setiap Ketua RT menerima tambahan insentif sebesar Rp300 ribu per triwulan, sedangkan Ketua RW menerima Rp600 ribu per triwulan sebelum pemotongan pajak.

Jeje mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi visi “Bandung Barat Amanah”, khususnya melalui program “Amanah Ngawangun Bandung Barat” yang berfokus pada penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kesejahteraan aparatur lingkungan.

Selain itu, program tambahan insentif juga masuk dalam prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan kesejahteraan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

“Kami ingin para pengurus lingkungan tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terus bersinergi mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Pemkab Bandung Barat berharap tambahan insentif tersebut mampu mendorong peningkatan pelayanan masyarakat, memperkuat stabilitas sosial, menjaga kerukunan warga, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.