RRI.CO.ID, Cianjur- Terkait adanya aturan atau pengetatan regulasi pemanfaatan ruang jalan milik provinsi dan nasional berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur. Pasalnya sektor Izin Penyelenggaraan Reklame (IPER) menjadi salah satu yang paling terdampak akibat hilangnya kewenangan daerah di jalur-jalur strategis tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Superi Faizal, mengatakan bahwa penurunan capaian PAD ini terjadi pasca-terbitnya instruksi tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan aturan terbaru, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki legalitas hukum untuk mengelola maupun mengizinkan pemasangan reklame di Ruang Pengawasan Jalan (Jawas) provinsi Jabar.
"Kewenangannya ada di provinsi, bukan kewenangan Cianjur. Karena memang kabupaten sendiri tidak ada kewenangan untuk ruang pengawasan jalan provinsi, wilayah kita hanya lingkup kabupaten saja," kata Superi, Selasa, 26 Mei 2026.
Langkah pengetatan ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 19/PUR.01.02/DBMPR tentang Instruksi Penertiban dan Pengawasan Ruang Milik Jalan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
"Merujuk pada undang-undang yang berlaku, regulasi ini melarang keras adanya spanduk, poster, atribut, reklame, hingga bangunan liar di sepanjang Ruang Milik Jalan (Rumija) demi menjaga fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan,"ujarnya.
Meski ruang gerak semakin terbatas, DPMPTSP Cianjur bergerak aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari jalan keluar bagi para pengusaha periklanan. Salah satu opsi logis yang ditawarkan adalah memindahkan titik reklame ke area properti privat.
"Bisa dilaksanakan di jalur provinsi, tetapi di tanah pribadi. Kalau di ruang pengawasan jalur atau sempadan jalan, itu memang tidak boleh. Namun, pemasangan di tanah pribadi pun tetap ada aturan mainnya yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub),"pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....