‎Farhan mengungkapkan, dirinya terus memantau langsung perkembangan penataan ducting dan kondisi manhole di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurutnya, sebagian besar manhole kini sudah mulai tertata rapi meski masih terdapat beberapa lokasi yang memerlukan perbaikan tambahan.

‎“Manhole-nya sudah siap untuk connecting. Kalau tidak salah deadline pertama tanggal 30 Mei, lalu tanggal 2 Juni mulai penindakan,” ujar Farhan, Jumat 22 Mei 2026.

‎Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bandung tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan bisnis yang dijalankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk terkait penentuan tarif dalam proyek ducting tersebut. Menurut Farhan, seluruh mekanisme harga harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antara operator dan pihak pengelola.

‎“BUMD adalah entitas bisnis yang harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh wali kota, terutama dalam menjalankan proses bisnisnya. Kalau ada pengusaha yang merasa keberatan soal harga, silakan bicara langsung dengan PT BII,” katanya.

‎Farhan menambahkan, kepala daerah tidak boleh mencampuri urusan teknis bisnis BUMD karena dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan tanggung jawab di kemudian hari. Ia menilai, pemerintah hanya memiliki kewenangan dalam menetapkan regulasi sesuai ketentuan yang berlaku.

‎“Kepala daerah hanya menentukan aturannya sesuai Permendagri. KPM tidak boleh membuat kebijakan yang sengaja merugikan BUMD,” paparnya.

‎Meski demikian, Farhan memastikan proses percepatan penataan kabel tetap berjalan. Bahkan, hasil rapat terbaru menunjukkan sudah ada 17 operator yang menyepakati harga untuk proses koneksi jaringan ducting tersebut.

‎“Tadi pagi selesai rapat, paling tidak sudah 17 operator menandatangani harga. Tapi harga juga tidak boleh terlalu tinggi, tetap harus ada negosiasi,” tandasnya.