RRI.CO.ID, Cimahi - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi terus memperkuat upaya pengurangan pengangguran melalui program pelatihan kerja mandiri. Program tersebut diarahkan untuk mencetak wirausahawan baru sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat berbasis usaha mandiri.

Kegiatan pelatihan digelar di Villa Neglasari, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Senin 18 Mei 2026. Pelatihan itu diikuti peserta dari berbagai wilayah di Kota Cimahi yang dipersiapkan untuk memiliki keterampilan usaha dan kemampuan kerja mandiri.

Kepala Disnakertrans Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi, mengatakan persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius di Jawa Barat. Tingginya angka pengangguran dinilai perlu dijawab dengan program yang mampu membuka peluang kerja baru di masyarakat.

“Angkatan kerja di Jawa Barat sekarang hampir 25 juta orang, sementara jumlah penganggur masih sekitar 1,79 juta orang. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ujar Asep.

Ia menjelaskan, Kota Cimahi juga masih menghadapi persoalan tingginya tingkat pengangguran meski jumlah penduduknya tidak sebesar kota lain di Jawa Barat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperluas program pelatihan berbasis keterampilan dan kewirausahaan.

“Cimahi ini walaupun penduduknya tidak sebesar Bekasi, tetapi secara persentase tingkat penganggurannya masih cukup tinggi. Ini yang harus kita jawab bersama,” katanya.

Menurut Asep, komposisi pekerja informal di Jawa Barat saat ini masih lebih besar dibanding pekerja formal. Karena itu, pelatihan kerja mandiri dipandang menjadi salah satu langkah strategis untuk menyiapkan masyarakat agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Pekerja formal kita hanya sekitar 46 persen, sedangkan pekerja informal mencapai lebih dari 54 persen. Maka peserta pelatihan ini dipersiapkan untuk menjadi pekerja informal yang mandiri, bahkan diharapkan mampu membuka usaha sendiri dan merekrut tenaga kerja,” jelasnya.

Program tersebut dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja Mandiri (BLKM) yang difokuskan mencetak pelaku usaha baru. Sementara itu, Balai Latihan Kerja Kompetensi diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke sektor industri.

Asep menegaskan, para peserta tidak hanya menerima pelatihan selama kegiatan berlangsung, tetapi juga akan dipantau setelah program selesai. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan usaha maupun karier peserta sesuai bidang keterampilan yang dipelajari.

“Nanti setelah pelatihan, peserta akan dimonitor. Siapa yang sudah membuka usaha sendiri, siapa yang sudah bekerja sesuai bidang yang dipelajari,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peserta pelatihan yang mengambil bidang tertentu seperti barista juga akan diarahkan untuk menempuh pengalaman kerja terlebih dahulu sebelum membuka usaha sendiri. Langkah tersebut dinilai penting agar peserta memiliki pengalaman dan kesiapan usaha yang lebih matang.

“Misalnya belajar menjadi barista, nanti bisa magang atau bekerja dulu di kedai kopi sebelum akhirnya membuka usaha sendiri,” ucapnya.