RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung akan terus dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga menggandeng berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, guna memastikan proses penataan berjalan tertib tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang.
Farhan mengatakan, sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat selama ini telah berjalan cukup baik dalam berbagai program penataan kawasan kota. Salah satu fokus utama saat ini yakni penataan PKL di kawasan Cicadas, yang nantinya akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).
“Sebelumnya kita sudah menertibkan PKL di kawasan Cicadas. Pemprov Jabar tentu juga mendukungnya, karena BRT merupakan proyek bersama,” ujar Farhan, Senin 18 Mei 2026.
Menurutnya, penataan kota tidak semata-mata soal penertiban, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, proses penataan dilakukan dengan melibatkan para pedagang agar solusi yang dihasilkan dapat diterima bersama.
“Pemerintah tentu akan hadir untuk bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Bukan hanya pemerintah yang mencari solusi, tetapi bersama-sama dengan PKL,” katanya.
Farhan menilai, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keindahan Kota Bandung. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dan kota jasa yang bergantung pada sektor pariwisata serta kunjungan masyarakat, kondisi kota yang nyaman dan tertata menjadi kebutuhan utama.
“Kota Bandung adalah kota jasa. Kita sangat tergantung dengan kunjungan wisatawan. Kita ingin Kota Bandung tertib dan indah, sehingga wisatawan merasa nyaman dan selalu ingin datang kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, kawasan Cicadas menjadi salah satu prioritas penataan karena Jalan Ahmad Yani akan menjadi bagian dari lintasan BRT. Keberadaan PKL di kawasan tersebut dinilai perlu ditata agar tidak mengganggu kelancaran program transportasi massal itu.
“Kita sekarang sedang melakukan pendekatan kepada koordinator. Bagaimanapun juga Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi Cicadas Market itu akan menjadi lokus BRT juga. Pasti nantinya akan kita tertibkan,” ujar Bambang.
Ia menegaskan, Satpol PP Kota Bandung lebih mengedepankan langkah persuasif sebelum penertiban dilakukan. Sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang serta koordinator lapangan terus dilakukan agar proses penataan dapat berjalan kondusif.
Dalam pelaksanaannya, Satpol PP juga menggandeng berbagai unsur, mulai dari aparat kewilayahan, Satgas PKL, hingga Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Langkah kolaboratif tersebut dilakukan untuk memastikan penataan kawasan berjalan seimbang antara kepentingan ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
“Kita tetap melakukan edukasi, pendekatan, kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL. Bagaimana kita melakukan penataan kota ini agar betul-betul nyaman buat warga masyarakat,” tuturnya.
Bambang turut mengapresiasi para PKL yang dinilai cukup kooperatif selama proses pendekatan berlangsung. Ia berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk RT, RW, tokoh masyarakat, dan warga sekitar, dapat terus terjalin agar hasil penataan memberi manfaat bagi semua pihak.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, H. R. Budhi Rukmana memastikan pihaknya akan terus mendampingi para PKL yang terdampak penataan agar tetap dapat menjalankan usahanya.
Menurut Budhi, Diskop UKM memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, hingga relokasi bagi para pedagang agar mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan tertib sesuai aturan.
“Tugas kami memang membina dan memberdayakan PKL. Termasuk relokasi dan edukasi. Karena target kami, para PKL bisa maju dan menjadi pengusaha yang lebih mandiri dan tertib secara aturan,” tandasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....