RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus memantau kenaikan harga daging sapi yang belakangan dikeluhkan para pedagang maupun pelaku usaha kuliner. Kenaikan harga dipicu oleh terganggunya rantai pasok daging, mulai dari pengusaha penggemukan sapi hingga pedagang di pasar tradisional.

‎

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pedagang di pasar keberatan menerima harga karkas atau daging sapi hasil pemotongan yang dinilai terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan (RPH).

‎

‎“Rumah pemotongan hewan terpaksa menerima sapi dengan harga tinggi karena dari para pengusaha penggemukan sapi juga harga sudah sangat naik,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin 18 Mei 2026.

‎

‎Farhan menjelaskan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan harga sapi melonjak. Pertama, harga bibit sapi impor dari Australia, India, dan Selandia Baru mengalami kenaikan. Kedua, harga pakan ternak juga ikut meningkat sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi para peternak dan pengusaha penggemukan sapi.

‎

‎Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan efek berantai hingga ke tingkat pedagang pasar. Para pedagang merasa kesulitan menjual daging dengan harga yang ditetapkan pemasok karena dinilai terlalu tinggi bagi konsumen.

‎

‎Ia juga mengungkapkan bahwa pasokan daging segar di Kota Bandung sebagian besar masih bergantung pada daerah luar. Daging sapi lokal yang berasal dari wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hanya menyumbang sekitar dua persen dari kebutuhan pasar di Bandung.

‎

‎Selain itu, para pengusaha penggemukan sapi saat ini juga tengah fokus memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Iduladha. Hal tersebut turut memengaruhi distribusi dan ketersediaan sapi potong di pasaran.

‎

‎“Ini salah satu bentuk mekanisme pasar yang memang harus kita jaga. Fluktuasi pasar adalah hal yang wajar terjadi, tetapi pemerintah tentu tidak akan tinggal diam,” katanya.

‎

‎Pemkot Bandung, lanjut Farhan, akan melakukan pendekatan kepada seluruh rantai distribusi daging, mulai dari importir, pengusaha penggemukan sapi, rumah pemotongan hewan, hingga pedagang di pasar tradisional.

‎

‎Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga membuka jalur impor daging beku untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar modern. Menurut Farhan, kebutuhan daging sapi sebenarnya masih dapat terpenuhi, meskipun masyarakat nantinya akan menentukan pilihan sesuai selera dan kemampuan daya beli.

‎

‎Kenaikan harga komoditas impor, kata Farhan, turut dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kondisi ini berdampak pada suplai daging, kedelai, hingga gandum yang menjadi bahan utama berbagai produk pangan dan kuliner di Bandung.

‎

‎Ia mencontohkan, kenaikan harga daging akan berdampak terhadap kualitas bakso, sementara kenaikan harga gandum memengaruhi produksi mi dan roti. Padahal, konsumsi mi dan roti di Bandung cukup tinggi, terlebih tren kuliner roti saat ini tengah berkembang pesat.

‎

‎Selain itu, tahu dan tempe yang menjadi konsumsi harian masyarakat juga terdampak karena bahan baku kedelai masih bergantung pada impor.

‎

‎“Nah, tahu dan tempe itu konsumsi sehari-hari, kedelainya semua impor. Jadi ini akan kita perhatikan terus, memastikan suplai dan harga berada dalam batas ambang yang wajar,” ucapnya.

‎

‎Farhan menegaskan, pemerintah saat ini berupaya menjaga kelancaran distribusi agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak menurun.

‎

‎“Kita sedang berusaha menekan agar distribusi lancar sehingga inflasi tidak tinggi. Ketika inflasi meledak tentu saja daya beli masyarakat akan menurun. Ini yang sedang kita upayakan supaya tidak terjadi,” tandasnya.