Satpol PP Bandung Lanjutkan Penataan PKL di 10 Titik Kawasan Heritage

‎“Kemudian kita pun akan lanjut melakukan penataan PKL dan mungkin nanti penertiban juga ke daerah Panjunan, Astana Anyar, Panjagalan. Saya ucapkan terima kasih kepada para PKL yang bekerja sama dengan kita yang sudah mengosongkan Jalan Ibu Inggit,” ujar Bambang, Jumat 15 Mei 2026.

‎Menurut Bambang, kawasan Jalan Ibu Inggit Garnasih menjadi perhatian khusus karena memiliki nilai sejarah dan kawasan heritage yang perlu dijaga. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menata kawasan tersebut agar lebih tertib, nyaman, serta menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

‎

‎“Di sana kan ada heritage, ada rumah Ibu Inggit. Nah itu akan betul-betul ditata oleh pemerintah kota. Dengan adanya komitmen tersebut, tolong untuk benar-benar bisa ditaati,” katanya.

‎

‎Ia menegaskan, Satpol PP tidak hanya melakukan penertiban semata, tetapi juga mengedepankan pembinaan kepada para PKL. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menggandeng Dinas Koperasi dan UKM serta Satgas PKL untuk mencari solusi terbaik bagi para pedagang.

‎

‎“Kita tetap akan melakukan edukasi, pendekatan, kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL juga, bagaimana melakukan penataan kota ini agar betul-betul nyaman buat warga masyarakat,” ucapnya.

‎

‎Selain kawasan Panjunan dan Astana Anyar, penataan juga akan dilakukan di sekitar Monumen Perjuangan, kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, hingga sejumlah ruas jalan yang masih dipadati PKL.

‎

‎“Kemudian kita lanjutkan juga nanti ke sekitar Monju ataupun sekitar PKL yang ada di pemerintahan Gedung Sate ataupun di Diponegoro,” katanya.

‎

‎Tak hanya itu, kawasan depan kampus di Jalan Bagusrangin dan sekitar Simpang Dago juga menjadi target penataan berikutnya. Keberadaan PKL di trotoar maupun badan jalan dinilai sering mengganggu ketertiban umum dan hak pejalan kaki.

‎

‎“Yang belum kita lakukan adalah yang di depan DU, belok Jalan Bagusrangin, atau Simpang Dago. Di sana pun banyak PKL. Itu akan kita jadikan lokus penertiban dan pembinaan,” jelasnya.

‎

‎Ia menegaskan, penertiban dilakukan sesuai aturan yang berlaku karena pedagang tidak diperkenankan berjualan di atas trotoar, badan jalan, maupun lokasi yang tidak memiliki izin resmi.

‎

‎“Karena bagaimanapun sesuai aturan memang tidak diperkenankan mereka berjualan di atas trotoar ataupun badan jalan, apalagi di tempat-tempat yang tidak berizin,” tegasnya.

‎

‎Bambang mengakui hingga saat ini Satpol PP masih menerima banyak pengaduan masyarakat terkait keberadaan PKL dan pelanggaran ketertiban umum di berbagai wilayah Kota Bandung. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah penataan di 17 jalur utama Kota Bandung.

‎

‎“Ini banyak PR yang harus kita lakukan oleh Satpol PP. Pengaduan masyarakat juga terus banyak, termasuk masalah di 17 jalur yang menjadi perhatian khusus pimpinan,” ucapnya.

‎

‎Meski demikian, Bambang optimistis penataan kota dapat berjalan baik dengan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap upaya tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan nyaman.

‎

‎“Atas kerja sama dan dukungan warga masyarakat, insya Allah apapun yang akan kita lakukan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat Kota Bandung. Dampak positifnya nanti PAD akan meningkat dan itu dikembalikan lagi untuk masyarakat,” tandasnya.

‎