RRI.CO.ID, Cimahi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cimahi mengikuti rapat koordinasi Training of Trainer (ToT) Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar Bawaslu Jawa Barat secara daring, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan program pengawasan partisipatif masyarakat menjelang tahapan Pemilu 2029.

Rapat koordinasi itu diikuti seluruh koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat Bawaslu kabupaten/kota beserta jajaran staf se-Jawa Barat. Bawaslu Kota Cimahi turut ambil bagian untuk memperkuat kesiapan teknis dan substansi pelaksanaan program P2P di daerah.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu. Melalui program tersebut, Bawaslu mendorong terciptanya pengawasan yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, menegaskan seluruh jajaran Bawaslu daerah harus melakukan persiapan secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat sasaran.

“Bawaslu kabupaten/kota harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari aspek teknis hingga substansi materi, agar pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan pemilu,” ujar Nuryamah dikutip dari laman resmi cimahikota.bawaslu. Rabu 13 Mei 2026.

Program P2P tahun 2026 secara resmi telah diluncurkan Bawaslu RI melalui kegiatan Kick Off di Tangerang, Banten, pada 12 Mei 2026. Tahun ini, program tersebut mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menilai penguatan demokrasi harus dibangun melalui pendidikan politik yang berkelanjutan sejak dini. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis sebagai kader pengawas partisipatif di masa mendatang.

“Demokrasi yang sehat tidak lahir secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang, pendidikan politik berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda,” kata Lolly Suhenty.

Lolly menambahkan program P2P diharapkan mampu melahirkan agen-agen pengawas partisipatif yang memahami proses pemilu sekaligus berani menjaga integritas demokrasi. Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat kualitas pengawasan pada setiap tahapan pemilu mendatang.

Melalui rapat koordinasi ToT tersebut, Bawaslu Jawa Barat optimistis pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan efektif. Program itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi secara aktif dan bertanggung jawab.