RRI.CO.ID, Bandung - Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan jalan provinsi berbayar menuai sorotan. Pengamat Ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri, Deni Rizky, menilai wacana tersebut masih belum jelas konsepnya dan perlu kajian mendalam sebelum diterapkan. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kepentingan publik tidak bisa sekadar berbentuk ide tanpa perhitungan matang.

Deni menekankan, masyarakat Jawa Barat saat ini sudah menanggung beban pajak kendaraan bermotor yang sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Kalau konsepnya masuk akal mungkin bisa diterima, tapi kalau tidak masuk akal ya nanti kita lihat. Jangan sampai kebijakan ini hanya jadi wacana tanpa arah,” ujarnya, Selasa 12 Mei 2026.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran akan berlaku bagi pengguna jalan dari luar Jawa Barat. “Apakah mereka juga harus bayar? Jalan provinsi kan digunakan bukan hanya oleh warga Jawa Barat, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Kalau kebijakan ini hanya berlaku lokal, akan sulit diterapkan,” kata Deni.

Lebih jauh, Deni menyoroti efektivitas penerimaan daerah. Selama ini, sumber utama berasal dari pajak kendaraan bermotor yang dibayar setiap tahun atau saat pembelian baru. Jika skema bergeser menjadi tarif jalan berbayar, pemerintah harus menghitung efisiensi dan dampaknya terhadap fiskal daerah. “Pertanyaannya, lebih efektif mana antara skema pajak kendaraan dengan sistem bayar setiap kali menggunakan jalan?” tambahnya.

Ia menilai kebijakan jangka pendek seperti pemutihan pajak yang sering dilakukan pemerintah daerah justru melemahkan kepatuhan masyarakat. “Orang yang patuh pajak bisa merasa dirugikan, sementara yang menunggak justru diuntungkan. Kalau ditambah kebijakan jalan berbayar, bisa menimbulkan ketidakpastian baru,” jelasnya.

Deni mengingatkan, jalan tol sudah menjadi contoh penerapan sistem berbayar. Namun, jika jalan provinsi juga dikenakan tarif, integrasi dengan kendaraan luar daerah menjadi tantangan besar. “Kecuali kebijakan ini bersifat nasional, sulit rasanya diterapkan hanya di Jawa Barat,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan kerumitan baru. Jika masyarakat tidak lagi dikenakan pajak kendaraan, tetapi harus membayar setiap kali menggunakan jalan, maka sistem administrasi dan pengawasan akan semakin kompleks. “Konsep seperti ini bisa menimbulkan masalah fiskal dan teknis. Jangan sampai kebijakan justru membebani masyarakat,” katanya.

Menutup pandangannya, Deni menegaskan bahwa wacana jalan provinsi berbayar masih jauh dari realisasi. “Menurut saya, konsep ini belum bisa diterapkan. Pemerintah harus benar-benar mengkaji, melibatkan pakar, dan memastikan kebijakan tidak sekadar ide sesaat. Kalau tidak, masyarakat akan menilai kebijakan ini hanya menambah beban tanpa manfaat nyata,” pungkasnya.