RRI.CO.ID, Bandung Barat - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi menerapkan kebijakan baru terkait manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mulai 1 Mei 2026, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat diwajibkan melakukan pengisian progres harian pada aplikasi E-Kinerja BKN setiap hari atau secara real-time.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian yang digelar pada 16 April 2026. Aturan baru itu tertuang dalam surat edaran Nomor 800.1.5.3/1825/BKPSDM/2026 yang ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna, S.STP., M.I.P.

Dalam keterangannya, Rega menegaskan bahwa sistem E-Kinerja BKN kini akan menutup akses pengisian progres pada hari yang sama sehingga ASN tidak lagi dapat menginput pekerjaan secara akumulatif untuk beberapa hari sekaligus.

“Pengisian progres harian tidak dapat lagi dilakukan secara akumulatif untuk beberapa hari sekaligus. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan manajemen kinerja serta meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ASN,” ujarnya, Sabtu 9 Mei 2026.

Melalui kebijakan tersebut, BKPSDM Bandung Barat juga meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara ketat terhadap kepatuhan pegawai di masing-masing unit kerja.

Pengawasan itu mencakup seluruh perangkat daerah, mulai dari Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan, hingga 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, termasuk Kecamatan Lembang dan Kecamatan Cisarua.

Penerapan sistem pengisian real-time ini diharapkan mampu meningkatkan tertib administrasi kinerja ASN sekaligus memastikan setiap aktivitas dan tugas harian pegawai terdokumentasi secara disiplin sesuai pelaksanaan tugas pada hari berjalan.

Selain meningkatkan akuntabilitas, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan sistem evaluasi kinerja pegawai berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.