RRI.CO. Bandung - Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat sumber daya pertahanan nasional melalui kolaborasi lintas sektor yang menghasilkan dampak nyata.

Peran strategis kampus dinilai penting dalam mendukung sistem pertahanan semesta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pangdam lll/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, SE. MM. menerangkan, dalam sistem pertahanan semesta, pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, tetapi juga melibatkan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Perguruan tinggi dapat mengambil peran sebagai bagian dari komponen pendukung melalui pengembangan sumber daya manusia, riset strategis, penguatan bela negara, serta dukungan terhadap kemandirian industri pertahanan nasional.

“Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan penguatan kapasitas bangsa. Dalam konteks pertahanan modern, kampus dapat menjadi mitra strategis negara dalam menyiapkan talenta, teknologi, dan kebijakan berbasis bukti,” ujar Pangdam dalam Seminar Nasional di Universitas Pakuan Bogor, Rabu 6 Mei 2026.

Penguatan peran perguruan tinggi juga memiliki landasan hukum yang luas. Selain UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terdapat UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur peran TNI dalam operasi militer selain perang, UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menekankan pentingnya alih teknologi, imbal dagang, ofset, dan kandungan lokal, serta UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kolaborasi pertahanan yang melibatkan perguruan tinggi perlu diarahkan agar tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama harus menghasilkan program nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Beberapa bentuk kolaborasi berdampak yang dapat diterapkan antara lain:

Pertama, kurikulum bersama pertahanan dan keamanan nasional. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, TNI, BSSN, BRIN, pemerintah daerah, dan industri pertahanan untuk mengembangkan mata kuliah atau sertifikat kompetensi di bidang bela negara, keamanan siber, geopolitik, literasi disinformasi, manajemen krisis, dan ketahanan wilayah.

Kedua, riset terapan untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Kampus dapat mengembangkan sistem deteksi dini ancaman siber, pemetaan disinformasi, sistem komunikasi darurat, teknologi mitigasi bencana, dan pemetaan risiko wilayah strategis.

Ketiga, laboratorium bersama teknologi pertahanan. Perguruan tinggi teknik dan sains dapat bekerja sama dengan industri pertahanan untuk mengembangkan drone, sensor, radar, sistem nirawak, material maju, teknologi maritim, dan sistem logistik pertahanan.

Keempat, program alih teknologi dan kandungan lokal. Dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, perguruan tinggi dapat berperan dalam pendampingan akademik, penyusunan peta jalan teknologi, pelatihan tenaga ahli, riset lanjutan, serta evaluasi kandungan lokal sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Kelima, magang talenta pertahanan nasional. Mahasiswa dari bidang teknik, informatika, hubungan internasional, hukum, manajemen, psikologi, komunikasi, dan kesehatan dapat mengikuti magang terstruktur di industri pertahanan, lembaga riset, Kementerian Pertahanan, maupun satuan terkait," terang Pangdam.

Keenam, KKN tematik ketahanan wilayah dan bela negara. Perguruan tinggi dapat mengirim mahasiswa ke wilayah perbatasan, pesisir, daerah rawan bencana, dan kawasan strategis untuk membantu literasi digital, pemetaan potensi wilayah, mitigasi bencana, penguatan ekonomi lokal, dan edukasi bela negara.

Ketujuh, pusat kajian operasi militer selain perang. Kampus dapat mendukung TNI dalam penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan penguatan ketahanan masyarakat melalui kajian, pelatihan, dan teknologi tepat guna.

Model kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, TNI/Polri, lembaga riset, masyarakat, dan mitra internasional dinilai penting untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Pendekatan ini selaras dengan konsep Triple Helix dan Quintuple Helix, yang menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, masyarakat, dan lingkungan strategis dalam mendorong inovasi.

“Kolaborasi pertahanan berdampak harus memiliki indikator yang jelas, seperti jumlah riset terapan, prototipe teknologi, mahasiswa tersertifikasi, paten, policy brief, peningkatan kandungan lokal, serta program pengabdian masyarakat yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambah Pangdam.

Seminar Nasional di Universitas Pakuan, Bogor ini dihadiri oleh Rektor Universitas Pakuan (UNPAK) , Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc), Kepala LPPM Universitas Pertahanan Nasional (UNHAN) Mayor Jenderal TNI Yudha Risniawan, Komandan Korem 061/Suryakancana, Brigadir Jenderal TNI Thomas Rajunio, S.I.P., B.S., M.Tr.(Han.), dan para Dandim jajaran, Civitas Akademika Universitas Pakuan Bogor, dan para undangan.