RRI.CO.ID, Cimahi - Kota Cimahi menghadapi darurat perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah di tengah tantangan peningkatan kualitas pendidikan dan arus digitalisasi. Kondisi ini dinilai tidak bisa dianggap biasa dan harus dihentikan melalui kolaborasi seluruh elemen kota.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebut masih terdapat pekerjaan rumah dalam pemerataan akses pendidikan yang inklusif. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dan keterlibatan orang tua dinilai belum optimal dan memerlukan penanganan serius.

“Cimahi juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam pemerataan akses pendidikan yang inklusif.” ujar Ngatiyana usai melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional di Pemkot Cimahi, Senin 4 Mei 2026.

Menurutnya, persoalan pendidikan ini merupakan tantangan besar yang akan menentukan masa depan kota. Jika tidak segera diatasi, kualitas sumber daya manusia Cimahi dikhawatirkan tertinggal dan sulit bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui langkah yang terukur dan berkelanjutan. Pemkot juga memastikan tidak ada lagi program pendidikan yang bersifat seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemkot memastikan tidak ada lagi program pendidikan yang hanya seremonial tanpa hasil nyata bagi warga.” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Cimahi akan mendorong revitalisasi satuan pendidikan dan penguatan digitalisasi pembelajaran. Selain itu, peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan sistem pendidikan.

Sekolah di Kota Cimahi juga diharapkan menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Kebijakan ini selaras dengan arah kebijakan nasional dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi peserta didik.

“Sekolah di Cimahi wajib menjadi ruang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.” katanya.