RRI.CO.ID, Subang - Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, BR, hadir dalam acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, pada Senin 4 Mei 2026, di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Jakarta. Kick off meeting, yang dihadiri Bupati Subang tersebut, bersama seluruh Kepala Daerah yang memiliki garis pantai utara Jawa, dilaksanakan sebagai tindak lanjut, dari telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), dalam rangka percepatan pembangunan, dan penanganan infrastruktur perlindungan terpadu di wilayah pesisir.

Kehadiran Reynaldi dalam acara tersebut, merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, untuk mencari solusi, mengingat Kabupaten Subang, merupakan salah satu daerah yang terdampak rob. Bupati Reynaldi juga menyambut baik, karena upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, untuk menangani rob di wilayah Subang bagian utara, sejalan dengan visi Pemerintah Pusat melalui BOPPJ.

"Selain itu penataan pesisir Utara Jawa juga akan menggunakan pendekatan alami salah satunya dengan konservasi mangrove," ungkap Reynaldi.

Terkait hal tersebut, yakni pada Sabtu 2 Mei 2026, dirinya telah meninjau secara langsung, kondisi mangrove di Kecamatan Legonkulon, setelah mendapat laporan dari masyarakat, terkait aktivitas perusakan hutan mangrove di Legonkulon. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan, hutan mangrove di Legonkulon harus dijaga, dan tidak boleh dialih fungsikan.

"Di sini harus dijaga alam dan lingkungannya, jangan sampai ada alih fungsi lahan." tandasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sekaligus Ketua Dewan Pengarah BOPPJ Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, membuka secara langsung, kick off meeting tersebut, dengan pemaparan, pentingnya Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu. Menko Infrastruktur menuturkan, cita-cita pembangunan pesisir pantura Jawa, bukan merupakan cita-cita baru, namun ini adalah pertama kalinya seluruh stakeholder duduk bersama.

"Ini pertama kalinya kita hadirkan seluruh stakeholder yang terdampak langsung, agar Pantura Jawa segera kita perkuat, supaya selamat dan semakin berdaya,” tutur Agus Harimurti m

Dalam paparannya, Menko Infrastruktur menyebut beberapa faktor utama, mengapa penataan infrastruktur di pesisir utara Jawa sangat penting yaitu :

1. Terjadinya penurunan muka tanah yang mencapai 1-20 cm setiap tahunnya di Pantura Jawa,
2. Risiko dan dampak bencana hidrometeorologi, berpengaruh terhadap kenaikan muka air laut, gelombang pasang, dan banjir,
3. Kelangkaan/ krisis air,
4. Potensi kerugian ekonomi karena pesisir Pantura Jawa setidaknya menyumbang 27 persen dari total PDB nasional, dan
5. Dampak terhadap jutaan penduduk yang tinggal di wilayah Pantura Jawa.

Menko Infrastruktur berkomitmen, untuk upaya menyelamatkan Pantura Jawa, tidak hanya dengan tanggul atau giant sea wall, namun juga mengintegrasikan wilayah yang ada sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.