‎“Memasuki minggu ketiga pelaksanaan WFH, kami terus melakukan berbagai upaya agar mobilitas pegawai rendah. Ini penting untuk efisiensi, baik dari sisi konsumsi BBM, listrik, maupun efektivitas kerja,” ujar Farhan usai menghadiri kegiatan implementasi WFH di Pendopo Kota Bandung, Jumat 24 April 2026.

‎Menurutnya, konsekuensi dari kebijakan ini adalah perlunya sistem pengawasan berbasis aplikasi yang mampu memantau kedisiplinan pegawai secara jarak jauh. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan ASN tetap bekerja sesuai ketentuan meskipun tidak berada di kantor.

‎

‎“Pengendalian dilakukan melalui aplikasi untuk memastikan kedisiplinan para pegawai selama WFH,” tambahnya.

‎
‎Farhan juga berharap adanya evaluasi dari pemerintah pusat agar kebijakan ini dapat berjalan lebih terarah tanpa memerlukan banyak improvisasi di tingkat daerah. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sebagai kunci keberhasilan kebijakan tersebut.
‎
‎Selain itu, Pemkot Bandung membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan WFH. Hal ini dinilai penting agar aspek-aspek yang belum terjangkau oleh sistem pengawasan digital tetap dapat dikontrol secara sosial.
‎
‎Dalam perhitungannya, Farhan mengungkapkan potensi efisiensi yang cukup signifikan. Dari total 1.354 pegawai yang menjalani skema Work From Anywhere (WFA), rata-rata pengeluaran BBM harian mencapai sekitar Rp25.000 per orang. Dengan demikian, potensi penghematan yang dihasilkan mencapai puluhan juta rupiah per hari.
‎
‎“Kalau dihitung, Rp25.000 dikalikan 1.354 pegawai, itu sudah menunjukkan efisiensi yang cukup besar setiap harinya,” jelasnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan ASN dalam menjalankan WFH terus mengalami peningkatan.
‎
‎Ia memaparkan, pada minggu pertama pelaksanaan, terdapat 136 ASN yang terdeteksi melanggar aturan, seperti keluar dari zona kerja yang telah ditentukan. Namun, pada minggu kedua, jumlah pelanggaran menurun drastis menjadi hanya 16 ASN.
‎
‎“Setiap pelanggaran kami konfirmasi kepada atasan langsung atau kepala OPD terkait. Jika tidak ada tugas resmi yang mengharuskan ASN keluar dari zona kerja, maka akan dikenakan sanksi administratif,” tegas Evi.
‎
‎Ia memastikan bahwa kebijakan WFH tidak akan mengurangi produktivitas maupun kualitas layanan publik kepada masyarakat. Justru, transformasi budaya kerja ini diharapkan mampu mendorong efisiensi sekaligus modernisasi sistem kerja di lingkungan pemerintahan.
‎
‎Terkait dukungan teknologi, Evi mengakui masih terdapat beberapa kendala, khususnya untuk pengguna perangkat iOS. Namun demikian, pihaknya akan terus meningkatkan kapasitas sistem agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh ASN.
‎
‎“Sebagian besar ASN menggunakan Android sehingga lebih mudah dalam implementasi aplikasi pengawasan. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kemampuan teknologi agar lebih optimal,” tandasnya.
‎