RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum menerima secara utuh konsep integrasi akses antara kawasan Gedung Sate dan Gasibu yang direncanakan akan berdampak pada perubahan sebagian akses di Jalan Diponegoro.

‎

‎Farhan menyebutkan, informasi mengenai rencana perubahan tersebut memang sudah sempat disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, menurutnya, penjelasan yang diterima Pemerintah Kota Bandung masih belum lengkap dan menyeluruh.

‎

‎Ia menjelaskan, dinas terkait di lingkungan Pemkot Bandung sebenarnya telah melakukan kajian awal terhadap rencana integrasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian sementara, pembangunan pedestrian yang berpotensi mengubah akses jalan dinilai tidak melanggar aturan tata ruang yang berlaku.

‎

‎“Kalau dilihat dari aturannya saja, aturan tata ruang, tidak ada yang dilanggar. Artinya secara regulasi ini memungkinkan untuk dilaksanakan. Namun kami sangat berharap Pak Gubernur beserta jajaran pemerintah provinsi bisa menjelaskan konsep ini secara menyeluruh kepada kami,” ujar Farhan, Minggu 19 April 2026.

‎

‎Farhan menekankan pentingnya transparansi informasi, baik kepada pemerintah kota maupun masyarakat luas. Ia menilai, perubahan pada akses jalan, khususnya di kawasan strategis seperti Jalan Diponegoro, berpotensi menimbulkan kebingungan jika tidak disertai penjelasan yang rinci.

‎

‎Menurutnya, Jalan Diponegoro selama ini merupakan salah satu jalur utama mobilitas warga. Oleh karena itu, setiap perubahan tata ruang, terutama yang berkaitan dengan arus lalu lintas, harus dikomunikasikan secara jelas, termasuk tujuan dan manfaatnya.

‎

‎“Penjelasan yang detail sangat diperlukan agar tidak terjadi perdebatan yang sebenarnya berangkat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan yang akan dilakukan,” katanya.

‎

‎Terkait kemungkinan rekayasa lalu lintas, Farhan memastikan hal tersebut hampir pasti dilakukan apabila akses jalan di depan Gedung Sate dialihkan menjadi area pedestrian. Namun, ia menegaskan bahwa skema teknisnya masih dalam tahap analisis oleh pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan.

‎

‎Farhan menyebut bahwa rencana integrasi kawasan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk memperkuat identitas dan kualitas ruang publik di sekitar Gedung Sate dan Gasibu. Ia juga menyinggung adanya dinamika kawasan yang berubah dalam beberapa tahun terakhir.

‎

‎“Ini bagian dari respons untuk melakukan penyesuaian dan membangun kembali identitas kawasan agar lebih baik ke depannya,” tandasnya.

‎