RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji rencana penataan kawasan pusat pemerintahan dengan konsep plaza terintegrasi yang menghubungkan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Salah satu dampak yang muncul adalah kemungkinan penutupan Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut rencana tersebut merupakan arahan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Namun, detail teknis masih dalam tahap peninjauan.

“Nanti kami akan informasikan, saya akan cek dulu desain dan sebagainya. Yang jelas ini adalah arahan Pak Gubernur dan berdasarkan kajian teknokratis untuk memberikan manfaat yang lebih besar,” ujarnya, Minggu 12 April 2026.

Herman menambahkan, pemerintah masih mengevaluasi desain, timeline, serta konsep keseluruhan proyek sebelum dipublikasikan secara rinci kepada masyarakat.

Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, proyek ini tercatat dengan nama paket Pekerjaan Plaza Area Depan Gedung Sate–Gasibu. Nilai pagu anggaran untuk pekerjaan fisik mencapai Rp15,03 miliar, ditambah anggaran jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan.

Menurut Humas Jabar, proyek dijadwalkan berlangsung April hingga Agustus 2026. Penataan difokuskan pada penguatan poros utama antara Gedung Sate, Jalan Diponegoro, dan Lapangan Gasibu sebagai identitas pusat pemerintahan Jawa Barat. Kawasan seluas 14.642 meter persegi akan dikembangkan menjadi ruang publik terintegrasi dengan akses pedestrian ramah serta elemen ruang terbuka hijau.

“Penataan kawasan dilakukan untuk mengembalikan poros utama yang merepresentasikan identitas pemerintahan Jawa Barat sekaligus menegaskan Gedung Sate sebagai pusat,” demikian keterangan Humas Jabar.

Pemprov Jabar memastikan proses perencanaan akan disampaikan secara transparan kepada publik, termasuk jadwal pelaksanaan dan desain akhir proyek.