RRI.CO.ID, Subang : Pemberlakukan work from Home (WF) di kalangan ASN di Pemkab Subang yang diterapkan pada setiap hari Jumat setiap pekannya, menuai sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Encep Sugiyana. Menurutnya, diberlakukannya WFH tersebut bagus, jika tujuannya untuk mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dampak dari perang Iran dengan AS dan Israel.

Namun, jika WFH itu diberlakukan di semua dinas atau OPD, itu tentunya tidak tepat. Seharusnya kata dia, khusus untuk OPD yang fungsinya pelayanan publik, itu akan mengganggu terhadap kepentingan masyarakat umum.

"Oleh karena itu, pemberlakukan WDH itu, tidak perlu dilakukan ke semua OPD, harus bisa di pilih dan di pilah, OPD mana atau unit apa yang efektif diberlakukan WFH tersebut. Sehingga tidak mengganggu terhadap pelayanan publik," tegas Encep Sugiyana kepada RRI di Subang, Senin 13 April 2026.

Ia berharap, penerapan WFH itu efektif dan efesien dari aspek penggunaan anggaran, termasuk efek dan efesien dari sisi pekerjaan, dan tugas,serta efektif dan efesien bagi unit kerja atau OPD yang memiliki tugas pelayanan publik. Terkait hal itu, DPRD Jabar juga rencana nya akan melakukan evaluasi Terkait penerapan WFH tersebut, apakah diberlakukannya WFH itu efektif dan efesien dari aspek anggaran atau tidak, dan juga efektif dan efesien terhadap pelayanan publik.

"Jika memang WFH itu efektif dan efesien, jika hasilnya cukup memuaskan dan berdampak terhadap sisi anggaran dan pelayanan publik. Maka penerapan WFH itu, bisa saja dilakukan tak hanya saat ini, tetapi juga bisa dilakukan seterusnya," imbuhnya.

Selain itu, legislator PKS Provinsi Jawa Barat itu juga menyebut, perlu adanya monitoring terhadap para ASN, saat menjalani WFH itu, bekerja sesuai perintah atau tidak. Jangan sampai saat WFH itu, banyak ASN yang tidak produktif, karena merasa kerja di rumah tidak ada yang memonitor, dan tidak ada yang mengawasi, sehingga WFH tersebut tidak produktif.

"Saat WFH itu, tentunya perlu dilakukan monitoring yang jelas, dalam rangka dalam menjalani WFH Itu, para ASN yang bersangkutan tetap bekerja, sesuai dengan tugasnya masing-masing," tutur Encep.

Dirinya juga berharap, pemberlakuan WFH tersebut, benar-benar produktif, dan layanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya, sert tidak mengganggu kinerja para ASN. "Kinerjanya tetap bisa dipertahankan, walaupun mereka bekerja secara WFH. Sehingga monitoring atau pengawasan terhadap seluruh ASN yang melaksanakan WFH itu harus bisa dilakukan oleh Pemkab Subang khususnya, atau Pemkab dan Pemkot yang lainnya di Jawa Barat," tandasnya.