RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung memastikan arah pembangunan kota ke depan dilakukan secara lebih terukur, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil di tingkat kewilayahan. Pendekatan ini diambil untuk menjawab beragam persoalan yang berbeda di setiap wilayah, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran.

‎

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pola pembangunan tidak lagi dilakukan secara seragam seperti sebelumnya. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik, tantangan, serta kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik dan berbasis data lapangan.

‎

‎“Kita tidak ingin penyeragaman. Setiap wilayah punya kebutuhan berbeda, sehingga pendekatannya harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujar Farhan saat berdialog dengan warga di Kelurahan Sekejati, kamis 8 April 2026.

‎

‎Ia menjelaskan, salah satu instrumen utama yang kini digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah data kewilayahan yang dihimpun melalui program Laci RW. Data tersebut menjadi fondasi dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus dasar dalam merumuskan berbagai intervensi kebijakan.

‎

‎Farhan mengungkapkan, data yang dihimpun melalui Laci RW telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak digunakan sebagai rujukan resmi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

‎

‎“Data ini sudah tersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi arah kebijakan kita tidak lagi berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta di lapangan,” jelasnya.

‎

‎Selain mengandalkan data kewilayahan, Pemkot Bandung juga mendorong penguatan budaya statistik di tingkat lokal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat kewilayahan dan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

‎

‎Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan turut mengemuka, mulai dari banjir akibat luapan sungai, kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, hingga masalah drainase dan penerangan jalan umum (PJU). Berbagai keluhan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti.

‎

‎Menanggapi hal itu, Farhan memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diproses melalui tahapan verifikasi lapangan dan pemetaan teknis oleh perangkat daerah terkait. Ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan, khususnya yang bersifat kompleks seperti banjir.

‎

‎“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial. Harus dipetakan secara menyeluruh, terutama untuk persoalan seperti banjir yang berkaitan dengan sistem hidrologi kota,” katanya.

‎

‎Farhan juga mengingatkan pentingnya kejelasan aspek legalitas dalam setiap pembangunan, termasuk terkait status lahan dan pemanfaatan fasilitas umum. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah munculnya persoalan baru di kemudian hari.

‎

‎“Semua harus jelas, baik status lahan maupun peruntukannya. Ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan,” tegasnya.

‎

‎Di akhir pernyataannya, Farhan mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menyampaikan data dan kondisi riil di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan kota yang efektif dan berkelanjutan.

‎

‎“Pembangunan kota ini tidak bisa hanya dari pemerintah. Harus ada partisipasi warga, dan semuanya dimulai dari data yang akurat,” tandasnya.