RRI.CO.ID, Bandung - Guru Besar FISIP Universitas Padjadjaran, Prof. Obsatar Sinaga, menilai wacana kenaikan harga BBM non-subsidi sebagai konsekuensi logis dari tekanan geopolitik global dan kondisi fiskal negara. Menurutnya, keputusan tersebut tidak perlu terlalu dipertimbangkan dari sisi politik, melainkan harus berangkat dari kebutuhan ekonomi riil.

“Kalau memang perhitungan keuangan dari Menteri Keuangan harus dinaikkan, ya silakan. Presiden sudah terpilih, bukan lagi soal popularitas. Konsumsi BBM non-subsidi itu kan diambil oleh orang yang punya mobil, artinya mereka yang punya kemampuan,” ujar Prof. Oby, Rabu 8 April 2026.

Ia menekankan, kebijakan energi harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan beban di sektor lain. “Hore, bensin enggak naik, tapi kita repot di tempat lain. Inflasi masih tinggi, IHSG anjlok, harga-harga tetap naik. Jadi jangan terlalu banyak omong, lakukan saja kebijakan yang mendukung rakyat,” tegasnya.

Prof. Obsatar juga menyoroti dampak biaya operasional yang sudah meningkat bahkan sebelum harga BBM resmi naik. “Contoh di Jawa Barat, infrastruktur jalan sudah bagus, itu mengurangi kemacetan dan biaya operasional. Tapi isu energi tetap berdampak pada harga karena ongkos angkut naik,” jelasnya.

Jika pemerintah bersikeras menahan harga BBM sementara fiskal negara tidak kuat, menurutnya akan muncul kebijakan alternatif yang bersifat “jumping evolution” seperti penerapan WFH (work from home) yang dulu lahir mendadak. “Kalau kebijakan tidak integratif, pelayanan publik bisa makin terganggu. Misalnya Jumat diliburkan, pelayanan makin susah karena orang sudah pulang kampung sejak Kamis,” ungkapnya.

Prof. Obsatar menegaskan, keputusan soal BBM non-subsidi harus dilihat dari sisi efisiensi dan keberlanjutan fiskal, bukan sekadar pertimbangan politik. “Kebijakan energi itu harus integratif, jangan tambal sulam. Yang penting, rakyat tetap mendapat pelayanan dan ekonomi berjalan,” pungkasnya.