RRI.CO.ID,Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa lahirnya sejumlah kebijakan spontan Pemprov Jabar bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat di tengah era disrupsi.

Herman menjelaskan bahwa birokrasi dituntut untuk berpikir lincah dan tidak terjebak pada pola lama yang serba berjenjang. “Sekarang era disrupsi, penuh gangguan. Tidak bisa memimpin dengan cara biasa. Kalau masyarakat butuh pertolongan, ya harus torolong,” ujarnya. Rabu 8 April 2026.

Ia mencontohkan kasus warga Cianjur yang menderita kanker kulit tanpa akses BPJS. Pemprov Jabar langsung turun tangan, menjemput pasien, hingga memastikan operasi dilakukan. “Itu kebijakan juga. Ada rapid assessment, identifikasi masalah, lalu eksekusi. Tidak bisa menunggu 10 kali rapat,” jelas Herman.

Contoh lain adalah terobosan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Kebijakan ini lahir hanya dalam hitungan jam setelah Gubernur menerima keluhan masyarakat soal biaya tambahan yang memberatkan. “Kami koordinasi dengan Polda dan Bapenda, lalu disiapkan surat edaran. Hasilnya, bayar pajak tahunan kini lebih sederhana,” tambahnya.

Herman menekankan, setiap kebijakan tetap melalui analisis, meski prosesnya dipercepat. “Tidak ada cerita kebijakan ujug-ujug. Semua berangkat dari masalah. Bedanya, birokrasi sekarang harus cepat,” tegasnya.

Menurutnya, tugas pemerintahan mencakup pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Ketiganya menuntut fleksibilitas: ada kebijakan jangka panjang, ada pula yang harus segera dieksekusi demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan spontan Pemprov Jabar mencerminkan adaptasi birokrasi terhadap dinamika masyarakat. Di era disrupsi, Herman menegaskan, pemerintah tidak boleh lamban. “Situasional, tapi selalu dengan analisis. Yang penting, rakyat jangan menunggu terlalu lama,” pungkasnya.