RRI.CO.ID, Bandung – Isu dugaan pembobolan data kependudukan yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan kekhawatirannya bahwa potensi kebocoran data tidak hanya terjadi di tingkat daerah, melainkan kemungkinan berada pada sistem yang lebih luas.

‎

‎Menurutnya, indikasi tersebut muncul karena kasus serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat.

‎

‎“Untuk kebocoran data, saya khawatir ini terjadi di pusat, karena juga terjadi di beberapa kota lain. Antisipasi yang kita lakukan adalah memastikan, bersama pemerintah kota lain dan pusat data nasional, agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujar Farhan, Rabu 8 April 2026.

‎

‎Farhan menegaskan, Pemerintah Kota Bandung tidak tinggal diam dalam menyikapi isu ini. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Pemkot Bandung bekerja sama dengan kepolisian untuk menelusuri sumber kebocoran dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.

‎

‎Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan data di tingkat daerah. Menurutnya, Pemkot Bandung hanya berperan sebagai pengumpul data yang kemudian diserahkan ke sistem pusat, sehingga pengelolaan utama berada di tingkat nasional.

‎

‎Ia menjelaskan, penguatan yang dilakukan saat ini difokuskan pada proses pengumpulan data agar berjalan sesuai prosedur dan prinsip perlindungan data pribadi.

‎

‎“Sebagai pengumpul, kita punya kewajiban memastikan bahwa saat pengumpulan, masyarakat yang menyerahkan data dalam kondisi sadar dan bersedia,” tandasnya.

‎