RRI.CO.ID, Bandung – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menanggapi isu dugaan pembobolan data kependudukan yang beredar di media sosial. Disdukcapil memastikan bahwa informasi tersebut saat ini masih dalam proses penelusuran dan bukan berasal dari sistem internal mereka.

‎

‎Katim Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil Kota Bandung, Yuanda Gustazi, menjelaskan bahwa informasi yang beredar di platform X sejalan dengan surat resmi yang ditujukan kepada tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

‎

‎Menurutnya, CSIRT merupakan tim respons insiden keamanan siber yang berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di setiap daerah, termasuk Kota Bandung.

‎

‎“Surat tersebut sebenarnya tidak ditujukan langsung ke Disdukcapil Kota Bandung, melainkan ke tim CSIRT. Setelah itu, tim CSIRT melakukan konfirmasi kepada kami di Disdukcapil,” ujar Yuanda, Senin 6 Apri 2026.

‎

‎Ia menegaskan, berdasarkan hasil koordinasi awal, dugaan kebocoran data bukan bersumber dari Disdukcapil Kota Bandung. Meski demikian, pihaknya tetap menunggu arahan pimpinan untuk menyampaikan pernyataan resmi kepada publik.

‎

‎“Ke depan kami akan menyampaikan penjelasan resmi melalui press release sesuai arahan Kepala Dinas, yang akan dipublikasikan melalui laman resmi maupun media sosial Disdukcapil,” katanya.

‎

‎Yuanda juga mengungkapkan bahwa data kependudukan saat ini digunakan secara luas di berbagai layanan publik, sehingga potensi penyalahgunaan tidak selalu berasal dari satu instansi saja.

‎

‎Sejak 2018, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah menjadi elemen utama dalam berbagai layanan, tidak hanya di Disdukcapil, tetapi juga di sektor lain seperti perbankan dan kepolisian.

‎

‎“Sekarang hampir semua layanan publik menggunakan elemen yang sama sebagai kunci, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK. Jadi, penggunaan NIK tidak hanya terbatas di Disdukcapil,” jelasnya.

‎

‎Ia mengutarakan, hingga saat ini belum dapat dipastikan dari mana sumber kebocoran data tersebut berasal. Hal ini karena banyaknya pihak yang memanfaatkan data kependudukan sebagai basis layanan.

‎

‎Selain itu, Yuanda menegaskan bahwa Disdukcapil Kota Bandung sudah tidak lagi menyimpan data By Name By Address (BNBA) secara mandiri. Seluruh data pelayanan kependudukan kini telah terpusat di Kementerian Dalam Negeri.

‎

‎“Yang jelas, di Disdukcapil sudah tidak memiliki BNBA sejak data pelayanan terpusat ke Kemendagri,” tandasnya.