RRI.CO.ID, Bandung – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun mekanisme work from home (WFH) bagi pegawai sekolah.

‎

‎Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menegaskan, pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan tidak akan mengambil langkah sendiri tanpa dasar regulasi yang jelas.

‎

‎“Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Disdik patuh terhadap kebijakan pusat. Walaupun secara lisan sudah ada penyampaian, kami tetap menunggu arahan tertulis sebagai dasar kebijakan,” ujar Asep, Selasa 31 Maret 2026.

‎

‎Menurutnya, Disdik tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis seperti PJJ secara mandiri, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat insidental atau situasional. Dalam kondisi tersebut, kajian biasanya dilakukan bersama akademisi, salah satunya dengan Universitas Pendidikan Indonesia.

‎

‎Asep menjelaskan, prinsip yang dipegang Disdik Kota Bandung adalah mengikuti keputusan pemerintah pusat secara penuh. Jika kebijakan PJJ dicabut, maka sekolah akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, jika PJJ diberlakukan kembali, maka Kota Bandung juga akan menyesuaikan.

‎

‎“Kalau pemerintah pusat mencabut PJJ, kami tidak melaksanakan. Kalau pusat melaksanakan, kami ikut. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini,” katanya.

‎

‎Asep menilai bahwa pembelajaran tatap muka masih menjadi metode yang paling efektif dibandingkan dengan sistem daring. Menurutnya, interaksi langsung antara guru dan siswa memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pemahaman materi serta pembentukan karakter.

‎

‎“Tatap muka itu lebih menyentuh dan lebih efektif dalam penerapan pembelajaran. Sementara kalau daring, masih banyak kelemahan, terutama dalam hal kedisiplinan siswa,” ungkapnya.

‎

‎Meski demikian, ia tidak menampik bahwa PJJ memiliki sejumlah kelebihan, seperti efisiensi biaya transportasi dan penghematan bahan bakar. Namun, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan masih banyak aspek pembelajaran daring yang perlu dibenahi.

‎

‎Asep pun berharap pemerintah pusat mempertimbangkan berbagai dampak sebelum kembali menerapkan PJJ secara luas. Ia menilai, dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam aspek sosial dan kedisiplinan, cukup signifikan.

‎

‎“Harapannya jangan sampai kembali ke PJJ, karena dampak negatifnya lebih besar. Anak-anak membutuhkan interaksi sosial yang nyata di sekolah,” tegasnya.

‎

‎Ia juga berharap kondisi ekonomi dan situasi global dapat segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung secara normal dan optimal. Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa.

‎

‎“Interaksi sosial di sekolah jauh lebih kaya dibandingkan di rumah. Anak-anak perlu berkomunikasi dengan teman sebaya, bukan hanya dengan keluarga,” tandasnya.