Pemprov Jabar Klaim IKUB Wilayahnya pada 2025 Masuk Kategori Tinggi

RRI.CO.ID, Bandung -Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jawa Barat tahun 2025 tercatat tinggi dengan skor 79,43. Kondisi ini menggambarkan hubungan antarpemeluk agama yang toleran, setara, dan saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuturkan IKUB menjadi cermin keberhasilan pemerintah daerah dalam mitigasi konflik sosial bermotif agama. Stabilitas kerukunan, menurutnya, juga menciptakan rasa aman bagi investor dan pelaku ekonomi untuk beroperasi di Jawa Barat.

Skor IKUB Jawa Barat berada di atas rata-rata capaian nasional yang sebesar 77,89. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan di Jawa Barat relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain.

Keberhasilan capaian IKUB Jawa Barat tidak terlepas dari faktor sosial, pembinaan kelembagaan, kegiatan lintas agama, serta kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya kerukunan. Tingginya sikap toleransi antar umat beragama menjadi salah satu penopang utama. “Hubungan sosial masyarakat relatif harmonis dan saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah. Konflik keagamaan berskala besar tergolong minim,” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Senin 30 Maret 2026.

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial. FKUB menjadi wadah komunikasi dan mediasi yang efektif dalam mencegah potensi gesekan antar umat beragama.

Interaksi sosial antarmasyarakat dari berbagai agama turut memperkuat dimensi kebersamaan dalam IKUB. Tradisi gotong royong dan kegiatan bersama lintas komunitas menjadi modal sosial yang menjaga harmoni di tengah keberagaman.

Faktor penunjang lain adalah kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang konsisten mendorong program penguatan kerukunan sosial. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencegahan konflik, tetapi juga pada penguatan nilai kebersamaan sebagai fondasi pembangunan daerah.