Transfer Pusat Turun, Fiskal Kota Bandung 2026 Kian Ketat

  • 27 Mar 2026 14:47 WIB
  •  Bandung

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung menghadapi tantangan fiskal yang semakin ketat pada tahun anggaran 2026 akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak langsung pada ruang gerak pengelolaan anggaran daerah, termasuk dalam pengaturan belanja pegawai.

‎Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus, mengatakan bahwa penurunan dana transfer memaksa pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan.

‎“Begitu dana transfer turun, kita harus lebih hati-hati. Ruang fiskal jadi terbatas, sehingga pengelolaan anggaran harus benar-benar efisien,” ujar Agus, Jumat

‎27 Maret 2026.


‎Ia menjelaskan, total pendapatan Kota Bandung pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp7,6 triliun, menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun. Penurunan ini menjadi salah satu indikator melemahnya kapasitas fiskal daerah.

‎Meski demikian, Agus memastikan bahwa porsi belanja pegawai masih dalam kondisi aman dan terkendali. Saat ini, angkanya masih berada di bawah batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

‎“Posisi belanja pegawai kita masih aman. Tapi tentu saja, harapan besar ada pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau PAD bisa naik, kita punya bantalan yang lebih kuat,” jelasnya.

‎Agus menegaskan bahwa pembatasan belanja pegawai bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas daerah. Menurutnya, dominasi belanja pegawai dalam APBD dapat menghambat pembangunan jika tidak dikendalikan.

‎“Kalau belanja pegawai terlalu besar, pembangunan bisa terhambat. Karena itu, kita harus bisa mengalihkan lebih banyak anggaran ke belanja modal,” tegasnya.

‎Dalam menghadapi tekanan fiskal ini, Pemkot Bandung juga menaruh harapan pada kondisi tahun anggaran 2027. Agus berharap tidak ada lagi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga stabilitas fiskal daerah dapat terjaga.

‎“Kalau transfer tetap stabil dan PAD meningkat, maka belanja pegawai akan jauh lebih aman. Itu yang sedang kita upayakan,” tandasnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....