RRI.CO.ID, Bandung – Di tengah meningkatnya arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, Muhammad Farhan melakukan peninjauan langsung ke Terminal Leuwi Panjang, Rabu 25 Maret 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan imbauan simpatik serta pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berjalan optimal bagi para pendatang yang kembali ke Kota Bandung.

‎

‎Dalam peninjauan tersebut, Farhan didampingi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kehadiran pemerintah di lokasi ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh warga yang masuk ke Kota Kembang dapat terdata secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.

‎

‎Farhan menegaskan, Terminal Leuwi Panjang menjadi salah satu titik krusial dalam mobilitas masyarakat, terutama pada momentum mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memastikan pergerakan penduduk tetap tertib dan terpantau.

‎

‎“Bandung ini bukan hanya daerah asal mudik, tapi juga menjadi tujuan. Maka kita ingin memastikan mereka yang datang kembali ke Bandung bisa tercatat dengan baik,” ujar Farhan, rabu 25 Maret 2026.

‎

‎Berdasarkan data sementara dari Disdukcapil Kota Bandung, sedikitnya 59 warga non-permanen telah terdata dalam kegiatan tersebut. Mayoritas dari mereka berada pada usia produktif dan telah memiliki pekerjaan di Kota Bandung.

‎

‎Melihat hal tersebut, Farhan mengimbau para pendatang untuk segera mengurus perpindahan domisili KTP ke Kota Bandung. Ia memastikan proses administrasi kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara daring.

‎

‎“Hanya dengan surat pindah, KTP Kota Bandung bisa selesai maksimal tiga hari kerja. Prosesnya sederhana dan tidak berbelit,” jelasnya.

‎

‎Ia juga menambahkan, status domisili resmi memberikan berbagai keuntungan administratif, seperti kemudahan akses layanan publik, pengurusan perizinan usaha, hingga akses terhadap fasilitas keuangan seperti pengajuan kredit.

‎

‎Meski demikian, Farhan mengakui masih terdapat sebagian pendatang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun kebijakan ke depan.

‎

‎Untuk itu, Pemkot Bandung berencana mengoptimalkan pendataan berbasis kewilayahan melalui penguatan program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Siaga Bencana. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi pendataan warga hingga tingkat lingkungan terkecil.

‎

‎“Dengan sistem kewilayahan yang kuat, kita bisa mengetahui pergerakan penduduk secara real time, sehingga kebijakan pelayanan publik bisa lebih tepat sasaran,” tandasnya.

‎