RRI.CO.ID, Bandung - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) menolak rencana pemerintah menerapkan kebijakan pembelajaran daring sebagai strategi penghematan energi di tengah krisis global. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, sebelumnya menyebut penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sebagai salah satu langkah efisiensi energi.

Ketua Umum PP IKA UPI, Amich Alhumami, menegaskan kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pendidikan. “Pengalaman pandemi Covid-19 membuktikan pembelajaran daring tidak efektif. Terjadi learning loss yang signifikan, karena sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang interaksi sosial untuk penanaman karakter, disiplin, dan etika,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Senin 23 Maret 2026.

IKA UPI menyoroti tiga dampak krusial bila kebijakan ini diterapkan:

1. Ancaman kesehatan mental dan adiksi digital. Kurangnya interaksi sosial memicu stres dan kesepian, sementara paparan gawai berlebihan menimbulkan digital fatigue dan cognitive overload.
2. Ketimpangan akses. Kesenjangan teknologi di daerah pelosok dan 3T berpotensi memperlebar disparitas layanan pendidikan. Biaya pembelajaran daring juga dinilai memberatkan keluarga tidak mampu.
3. Logika efisiensi yang keliru. Penghematan subsidi energi tidak seharusnya mengorbankan pendidikan. Studi internasional menunjukkan learning loss berdampak pada penurunan produktivitas nasional lebih besar daripada nilai subsidi BBM yang dihemat.

Sebagai solusi, IKA UPI mengusulkan “Gerakan Sekolah Mandiri Energi” atau Pedagogi Hijau. Amich menekankan, “Jika tujuannya hemat BBM, jangan mengganti sekolah fisik dengan pembelajaran daring. Dorong siswa dan guru bersepeda atau berjalan kaki bila memungkinkan. Hemat energi, menyehatkan fisik, sekaligus membangun karakter mandiri.”