RRI.CO.ID, Bandung - Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional lebih dari seribu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Jawa mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai langkah tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program nasional.
Menurutnya, penonaktifan dapur MBG dalam jumlah besar menjadi sinyal penting bahwa tata kelola program perlu ditinjau kembali agar lebih efektif.
“Program MBG merupakan kebijakan strategis yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun penghentian sementara lebih dari seribu dapur menunjukkan bahwa implementasi program sosial sebesar ini memerlukan tata kelola yang lebih matang, transparan, dan berbasis kapasitas masyarakat lokal,” jelas Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Senin 16 Maret 2026.
Dorongan Otonomi Daerah dan Keterlibatan Lokal
Mulyanto menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah, sekolah, serta pelaku ekonomi lokal dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menilai pola pelaksanaan yang terlalu sentralistik dan bergantung pada institusi negara seperti TNI dan Polri justru membatasi efektivitas program.
Menurutnya, keterlibatan institusi tersebut sebaiknya bersifat terbatas, misalnya pada dukungan logistik atau kondisi darurat, bukan sebagai pengelola utama dapur MBG. “Pada dasarnya program ini adalah pelayanan sosial kepada masyarakat, sehingga harus berbasis pada kapasitas lokal dengan pengawasan yang andal,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....