RRI.CO.ID, Cimahi - Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan terhadap sejumlah bus yang akan digunakan dalam program “Mudik Gratis 2026”. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh armada yang beroperasi telah memenuhi persyaratan legalitas transportasi.

Pemeriksaan administrasi dilakukan bersamaan dengan inspeksi kendaraan di fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Baros, Cimahi Tengah, Kamis 12 Maret 2026.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, mengatakan pengecekan dokumen menjadi bagian penting dari pengawasan transportasi guna menjamin keamanan dan ketertiban selama musim mudik Lebaran.

Menurutnya, petugas tidak hanya memeriksa kondisi kendaraan, tetapi juga memastikan kelengkapan dokumen yang wajib dimiliki pengemudi dan armada bus.

“Kami memastikan seluruh dokumen kendaraan lengkap, mulai dari SIM pengemudi, STNK, hingga dokumen pendukung lainnya agar kendaraan yang beroperasi benar-benar memenuhi aturan,” ujar Adhitia.

Selain itu, petugas juga memastikan pengemudi yang bertugas memiliki kualifikasi dan kondisi kesehatan yang memadai sebelum membawa penumpang dalam perjalanan jarak jauh.

Pemeriksaan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Satlantas, serta Jasa Raharja.

Adhitia menuturkan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan standar keamanan transportasi dalam program mudik gratis yang setiap tahun diminati masyarakat.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan 15 unit bus untuk memberangkatkan sekitar 720 peserta menuju berbagai daerah tujuan di Jawa Tengah.

Jumlah tersebut masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pendaftar yang mencapai sekitar 1.700 orang.

Rencananya, para peserta akan diberangkatkan pada 18 Maret 2026 dari Kompleks Pemerintah Kota Cimahi dengan dua rute perjalanan, yakni jalur utara menuju Semarang dan jalur selatan menuju Solo.

Adhitia berharap pemeriksaan dokumen kendaraan yang dilakukan dapat memastikan seluruh armada yang beroperasi telah memenuhi ketentuan administrasi dan standar keselamatan.