RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, turun langsung ke masyarakat dalam kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di GOR Surade, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dilakukan bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi terkait pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Dalam kegiatan itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan program MBG di berbagai daerah di Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Dalam sambutannya, Zainul Munasichin menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi IX DPR RI terhadap berbagai program pemerintah. Ia menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, salah satu mitra kerja kami adalah Badan Gizi Nasional. Karena itu kami memiliki tanggung jawab untuk mengawal sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Zainul Jumat 6 Maret 2026.

Ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir program MBG menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Berbagai isu muncul, terutama di media sosial, yang menyoroti kualitas makanan hingga mekanisme pelaksanaan program di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Zainul mengajak masyarakat untuk tetap bersikap objektif sekaligus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

“Terkait isu kualitas dan pelaksanaan di lapangan, masyarakat berhak menyampaikan laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Anggaran yang dialokasikan adalah hak penerima manfaat, jadi jangan sampai ada pihak yang mengurangi hak tersebut,” tegasnya.

Meski demikian, ia juga mengingatkan agar masyarakat terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pihak pengelola program di tingkat daerah sebelum menyampaikan keluhan ke tingkat yang lebih tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

“Jika ada persoalan, sampaikan terlebih dahulu kepada pengelola dapur atau pihak terkait di daerah. Jika belum ada solusi, barulah diteruskan melalui kanal resmi. Pengawasan masyarakat adalah bagian penting dari keberhasilan program ini,” tambahnya.

Zainul juga menanggapi usulan sebagian pihak yang menginginkan agar program MBG diganti dalam bentuk bantuan tunai. Menurutnya, konsep tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama program yang ingin memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi secara langsung.

Ia menjelaskan bahwa jika bantuan diberikan dalam bentuk uang, tidak ada jaminan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk membeli makanan bergizi. “Jika diberikan dalam bentuk uang, maka tidak ada jaminan bahwa itu digunakan untuk membeli makanan bergizi. Program ini dirancang agar anak-anak menerima manfaat secara nyata,” jelasnya.

Lebih jauh, Zainul menekankan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program ini juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan berbagai sektor usaha.

Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk dapur penyedia makanan dapat melibatkan petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Dengan demikian, program ini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Program ini harus menjadi pengungkit ekonomi masyarakat. Jangan hanya dilihat dari sisi penerima manfaat, tetapi juga bagaimana rantai pasoknya mampu menggerakkan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Di akhir kegiatan, Zainul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal. Ia menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat.

“Mari kita kawal bersama agar hak anak-anak kita tidak dikurangi dan pelaksanaannya benar-benar memberi manfaat. Kritik itu penting, tetapi sampaikan secara konstruktif. Program ini milik kita bersama,” tutupnya.