RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Pemerintah Kota Tasikmalaya, mempersiapkan peningkatan produksi pangan lokal. Hal ini dilakukan, agar mampu memenuhi kebutuhan pangan mandiri.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra mengatakan, selain mampu memenuhi kebutuhan pangan mandiri, dengan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal diharapkan Kota Tasikmalaya mampu memenuhi kebutuhan pangan lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diky mengatakan, perputaran uang dari program ini, nilainya besar. Namun, saat ini karena pemenuhannya masih dipasok dari luar, uang yang nilainya miliaran ini lari keluar daerah.

“Perputaran uang di Tasik itu bisa sampai Rp300 miliar setahun. Tapi komoditinya masih banyak yang dari luar daerah. Sayang sekali kalau MBG jalan, tapi uangnya malah muter di luar Tasik,” kata Diky, yang juga Ketua Tim Satgas Percepatan Pembangunan MBG Kota Tasikmalaya, Kamis 5 Maret 2026.

Maka dari itu, pihaknya terus mengupayakan peningkatan kapasitas pangan lokal serta mendorong kesiapan produksi lokal. Pemerintah daerah mulai menggeser arah kebijakan, bahan pangan harus lahir dari kebun, kolam, dan kandang warga sendiri.

Saat ini di Kota Tasikmalaya terdapat 94 titik layanan MBG dari semula hanya 79 titik. Angka itu kata dia, belum cukup jika tidak diimbangi dengan kesiapan suplai pangan dari dalam daerah.

“ Bagaimana bahan bakunya juga dari Tasik. Jangan sampai MBG ada, tapi petaninya dari luar” katanya.

Diky mengatakan, saat ini sejumlah komoditas mulai diupayakan dari wilayah sendiri. Misalnya untuk kebutuhan ikan, yang saat ini dipasok dari wilayah Kota Tasikmalaya.

Selain itu kata dia, di Kecamatan Mangkubumi komoditas buncis, tengah diupayakan sebagai salah satu sumber sayuran. Sementara telur ayam petelur masih harus bekerja sama dengan Kabupaten Ciamis karena faktor kualitas dan standar kelayakan konsumsi.

“Harus di cek dulu kualitasnya. Nah saat ini yang memiliki alatnya ada di Ciamis. Termasuk juga sudah ada sistemnya,” katanya.

Pemerintah kota saat ini, juga mulai merancang kerja sama dengan pelaku usaha lokal, termasuk produsen makanan olahan berbahan lele dan ikan lainnya agar bisa masuk ke rantai pasok MBG.

Upaya penguatan pangan lokal juga diselaraskan dengan program bantuan dari pemerintah pusat. Kota Tasikmalaya kata Diky, mendapat empat titik bantuan budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), masing-masing senilai sekitar Rp600 juta per titik. Selain itu, bantuan ayam petelur juga datang dari Kementerian Pertanian.

“ini memang program dari kementerian. Tapi syaratnya harus diselaraskan dengan koperasi. Harapannya, koperasi nanti bisa bekerja sama langsung dengan MBG, jika model ini berhasil, Kota Tasikmalaya berpeluang menarik lebih banyak program,” katanya.