RRI.CO.ID, Cimahi - Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Cimahi tetap menjalankan tugas dengan menunggu arahan dan petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait isu penundaan keberangkatan umrah menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Kepala Kantor Kemenhaj Kota Cimahi, Nandang Rahayu, menegaskan pihaknya belum menerima surat edaran atau kebijakan resmi dari pemerintah pusat mengenai penundaan tersebut.

Menurut Nandang, setiap kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah selalu disampaikan secara resmi melalui surat edaran dari kementerian terkait.

“Belum ada surat edaran yang kami terima. Kami tentu mengikuti aturan dan keputusan dari pemerintah pusat. Kalau memang ada kebijakan resmi, biasanya disampaikan melalui surat resmi,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu 4 Maret 2026.

Ia menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan ataupun pertanyaan dari jemaah umrah asal Cimahi terkait isu tersebut. Nandang menegaskan, pihaknya tidak akan berspekulasi sebelum ada kepastian hukum dan administrasi dari pusat.

“Kami akan langsung menindaklanjuti apabila sudah menerima instruksi resmi dari pusat,” ucapnya.

Selain itu, untuk keberangkatan umrah, ia menyebut belum ada laporan dari biro perjalanan mengenai jemaah asal Cimahi yang terdampak situasi di Arab Saudi. Hingga kini, tidak ada travel yang melaporkan kendala ataupun pembatalan keberangkatan.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pihaknya meminta masyarakat menunggu perkembangan resmi dari pemerintah.

“Mudah-mudahan situasi di Timur Tengah segera mereda dan pemberangkatan umrah dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan,” kata Nandang.