RRI.CO.ID, Bandung - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Sejumlah langkah strategis ditempuh lebih awal guna memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, mengungkapkan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap regulasi dan petunjuk teknis sebagai landasan utama pelaksanaan SPMB. Menurutnya, tanpa pemahaman aturan yang komprehensif, evaluasi maupun perbaikan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

“Tidak mungkin kita memberi masukan atau menerima kritik jika belum memahami regulasinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan menjadi kunci,” ujar Deden saat Rapat Uji Publik Internal SPMB SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026 di Aula Dewi Sartika Disdik Jabar, Kota Bandung, Selasa 3 Maret 2026.

Ia menyampaikan, pembentukan panitia dan penyusunan petunjuk teknis telah dimulai sejak awal tahun sebagai bagian dari penguatan tata kelola. Seluruh unsur, mulai dari panitia hingga satuan pendidikan, diminta mencermati kebijakan pemerintah pusat maupun daerah agar implementasi di lapangan tidak menyimpang dari ketentuan.

Selain itu, pengelolaan rombongan belajar (rombel) dan daya tampung sekolah menjadi perhatian serius. Deden mengingatkan agar setiap kebijakan terkait kapasitas peserta didik disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana masing-masing sekolah serta mengacu pada aturan yang berlaku.

Di sisi lain, Disdik Jabar mendorong pemetaan minat siswa SMP sejak dini melalui aplikasi yang dikembangkan UPTD Tikomdik Disdik Jabar. Pemetaan ini dinilai penting untuk mendukung distribusi siswa ke jenjang SMA, SMK, maupun SLB secara lebih terarah, termasuk bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Terkait mekanisme seleksi, unsur prestasi dan asesmen akademis tetap menjadi komponen yang akan diperhatikan, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Deden menekankan, kualitas layanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. “Yang paling penting adalah prosesnya berjalan baik dan masyarakat merasa terlayani. Produk kebijakan harus dipahami, operasional harus rapi, dan layanan harus memberikan kepuasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Disdik Jabar, Iis Rostiasih, menjelaskan bahwa uji publik digelar untuk mensosialisasikan rancangan kebijakan sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan.

“Hari ini uji publik dibagi menjadi dua sesi, yaitu internal dan eksternal,” ujarnya.

Uji publik internal tersebut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga XIII, perwakilan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan SLB tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat. Melalui forum ini, Disdik Jabar berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.