Bantuan RKB SLB, Wabup Putri : Perlu Klarifikasi
- 27 Feb 2026 20:49 WIB
- Bandung
RRI.CO.ID, Garut - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan memberikan bantuan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sekolah luar biasa. Namun, menurut Wakil Bupati Garut Putri Karlina, realisasi bantuan ini memerlukan verifikasi mendalam mengingat adanya isu peruntukan lahan sebagai hutan kota serta status kerawanan bencana di lokasi tersebut.
Disela peninjauan langsung di Sekolah Luar Biasa (SLB) C Yayasan Karya Bhakti di Jalan RSU, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat, 27 Febuari 2026.Wabup Putri Karlina mengatakan realisasi bantuan ini memerlukan verifikasi mendalam mengingat adanya isu peruntukan lahan sebagai hutan kota serta status kerawanan bencana di lokasi tersebut." Untuk realisasi bantuan ini tentunya memerlukan verifikasi mendalam mengingat adanya isu peruntukan lahan hutan kota,"katanya.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah sangat mendukung adanya bantuan infrastruktur pendidikan, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, keselamatan siswa menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar."Pada prinsipnya kami dari pemerintah daerah sangat mendukung adanya rencana bantuan pembangunan SLB ini,"ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan cross check terlebih dahulu terkait bantuan tersebut.Namun demikian masih ada satu pertimbangan dari BPBD mengenai kerawanan bencana. "Saya coba cross check kalau kegiatannya memang gak ada, kan kenapa kita menghalangi. Cuman ada satu pertimbangan dari BPBD masalah rawan bencana," ungkapnya.
Meski demikian, Putri menyoroti catatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai status lokasi yang dinilai rawan bencana. "Hal ini menjadi pertimbangan krusial karena rencana pembangunan yang diajukan adalah gedung baru, bukan sekadar renovasi ringan,"katanya.
"Makanya saya tadi tawarkan, udah atuh cari lokasi lain, yang memang udah ada gedungnya. Jangan yang kosongan dan kebetulan ada mau kita survey lagi karena ini kan kemanusiaan, ini bukan sekolah biasa," lanjut Putri.
Sebagai solusi alternatif, jika hasil kajian BPBD menyatakan lokasi tersebut terlalu berisiko, Putri menawarkan opsi relokasi ke tempat lain yang sudah memiliki bangunan existing milik pemerintah, sehingga lebih aman dan layak. "Kalau misalnya bencana kan tadi kita berbicara nyawa manusia, apalagi anak-anak. Takutnya lagi begini ada apa-apa kan gak boleh," katanya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....