RRI.CO.ID, Bandung – Kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-85 di Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, tidak sekadar menjadi agenda rutin kewilayahan. Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengevaluasi berbagai program pemberdayaan masyarakat sekaligus memetakan persoalan yang masih terjadi di tingkat RW.

‎Dalam forum yang dihadiri jajaran perangkat daerah, camat, lurah, serta perwakilan DPRD, isu partisipasi masyarakat menjadi sorotan utama. Ketua RW 06 menyampaikan masih rendahnya keterlibatan warga dalam sejumlah program pemerintah. Bahkan, di wilayah tersebut belum ada satu pun warga yang bersedia menjadi petugas Gaslah.

‎Kondisi itu menjadi perhatian bersama, mengingat keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.

‎Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa persoalan minimnya partisipasi warga perlu didalami secara komprehensif.

‎“Di sini kita memang sedang fokus melihat permasalahan. Tadi ada Ketua RW 06 yang mengeluhkan partisipasi dan pemberdayaan warga kurang. Bahkan tidak ada yang mau jadi petugas Gaslah,” ujar Farhan di Kelurahan Kebon Gedang, Jumat 27 Februari 2026.

‎Ia memastikan, Pemkot Bandung tidak akan tinggal diam. Pemerintah akan melakukan pendekatan bersama anggota DPRD untuk mencari akar persoalan dan memastikan program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

‎“Kita ingin melakukan pendekatan bersama anggota DPRD untuk melihat ada apa. Jangan-jangan program pemerintah kurang menarik bagi masyarakat. RW 06 akan kita dalami lebih dalam,” katanya.

‎

‎Selain isu partisipasi, forum tersebut juga membahas pelaksanaan Program Prakarsa yang berbasis pendataan hingga level RW. Pendataan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap perubahan kondisi warga dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

‎

‎Menurut Farhan, pembaruan data menjadi kunci dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran. ‎“Tiga bulan lagi kita akan melakukan pendataan ulang,” ucapnya.

‎Ia menekankan, kondisi sosial dan ekonomi warga dapat berubah dalam waktu singkat, sehingga validitas data harus terus diperbarui agar intervensi pemerintah tidak meleset dari kebutuhan riil di lapangan.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, juga dipaparkan capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah Kebon Gedang. Berdasarkan data 2025, dari total 1.534 warga RW 08, sebanyak 619 orang tercatat memiliki BPJS Kesehatan dengan tingkat keaktifan mencapai 78,45 persen.

‎

‎“Alhamdulillah tidak rendah, tapi target kita 80 persen,” kata Farhan.

‎

‎Ia menjelaskan, peningkatan keaktifan kepesertaan BPJS berkaitan langsung dengan penguatan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bandung. Semakin tinggi tingkat keaktifan peserta, semakin kuat pula jaminan bahwa seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan.

‎

‎“Semakin tinggi keaktifan, semakin tinggi juga UHC. Artinya siapa pun di Kota Bandung tidak boleh tidak mendapatkan layanan kesehatan,” ucapnya.

‎Tak hanya soal partisipasi dan jaminan kesehatan, isu sanitasi juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Dari hasil pendataan terbaru, masih terdapat dua rumah yang belum memiliki septic tank layak.

‎

‎Pemkot Bandung memastikan persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui program intervensi yang tersedia, baik melalui bantuan langsung maupun skema pemberdayaan masyarakat.

‎Farhan menegaskan, pembaruan data dan intervensi akan dilakukan secara berkelanjutan agar persoalan dasar kewilayahan dapat diselesaikan secara bertahap dan terukur.

‎" Kegiatan Siskamling Siaga Bencana bukan hanya agenda keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi kebijakan di tingkat akar rumput. Melalui forum ini, aspirasi warga dapat disampaikan secara langsung kepada pemangku kebijakan," tandasnya.