RRI.CO.ID, Bandung Barat – Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat (KBB) menaikkan target penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi Rp7,5 miliar pada 2026. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibanding realisasi 2025 yang tercatat sekitar Rp3,8 miliar.

Kepala BAZNAS KBB Iing Nurdin mengatakan, selama ini kontribusi terbesar penghimpunan masih bersumber dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan pemotongan zakat di KBB baru diterapkan sebesar 2,5 persen dari tunjangan kinerja (tukin), sehingga capaian penerimaan cenderung fluktuatif.

“Dalam RKAT, target zakat dari ASN sekitar Rp4 miliar per tahun atau rata-rata Rp325–350 juta per bulan. Tahun 2025 realisasinya sekitar Rp3,8 miliar. Bukan persentasenya yang turun, tetapi ada faktor pensiun dan potongan kehadiran,” ujar Iing, Senin 23 Februari 2026.

Menurut dia, besaran tukin sangat dipengaruhi tingkat kehadiran, kinerja pegawai, hingga faktor pensiun, sehingga berdampak langsung pada jumlah zakat yang terhimpun. Untuk 2026, BAZNAS KBB membagi target Rp7,5 miliar dari dua sumber utama, yakni Rp4 miliar dari ASN dan Rp3,5 miliar dari sektor swasta.

Penghimpunan dari sektor swasta mencakup zakat profesi, infak, dan sedekah dari pelaku usaha maupun karyawan perusahaan. Iing menilai, ruang optimalisasi masih terbuka lebar, mengingat sejumlah daerah lain telah menerapkan pemotongan zakat ASN dari gaji pokok dan tunjangan secara menyeluruh.

“Kami berharap kondisi fiskal daerah semakin stabil sehingga ada perluasan skema pemotongan zakat ASN. Dengan begitu, penghimpunan bisa lebih konsisten dan terukur,” katanya.

BAZNAS KBB mengakui, tantangan terbesar dalam mengejar target 2026 adalah dukungan kebijakan. Sebagai lembaga nonstruktural, BAZNAS tidak memiliki kewenangan mewajibkan pemotongan zakat tanpa payung regulasi dari kepala daerah.

Upaya audiensi dengan sejumlah perusahaan telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal. Iing mencontohkan, kawasan industri di Karawang dan Bekasi dinilai lebih progresif karena perusahaan memfasilitasi pemotongan zakat 2,5 persen bagi karyawan muslim melalui BAZNAS setempat.

Selain mengandalkan ASN dan perusahaan, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga menjadi strategi utama. Saat ini terdapat 16 UPZ tingkat kecamatan, 165 UPZ desa, serta sekitar 30 UPZ yayasan dan lembaga amil zakat.

Dari sisi penyaluran, sepanjang 2025 BAZNAS KBB telah mendistribusikan bantuan kepada hampir 19 ribu mustahik, baik dalam bentuk paket sembako maupun program sosial lainnya. Dengan penghimpunan sekitar Rp3–4 miliar, bantuan tersebut dinilai cukup berdampak, meski potensi penerima manfaat masih lebih luas.

BAZNAS KBB optimistis, dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, sinergi pemerintah daerah, serta perluasan basis muzaki di kalangan ASN, perusahaan, dan masjid, target Rp7,5 miliar pada 2026 dapat tercapai dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.