RRI.CO.ID, Bandung - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024 menunjukkan tren perbaikan dengan angka turun menjadi 0,421. Capaian ini menandakan adanya kemajuan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, tenaga kerja, hingga kesehatan. Namun di balik kabar positif tersebut, keterwakilan perempuan di politik masih tertahan di bawah ambang batas ideal 30 persen.

Data terbaru mencatat, partisipasi perempuan di perguruan tinggi meningkat, menandakan akses pendidikan semakin terbuka. Di sektor tenaga kerja, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja naik menjadi 56,42 persen. Sementara di bidang kesehatan, proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248.

Meski demikian, sektor politik masih menjadi pekerjaan rumah besar. Keterwakilan perempuan di legislatif baru menyentuh 22,46 persen. Angka ini jauh dari target affirmative action sebesar 30 persen yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan representasi dalam pengambilan keputusan publik.

Sorotan ini mengemuka dalam Talkshow Inspiratif bertajuk “Perempuan di Ruang Publik: Merawat Demokrasi melalui Gagasan dan Partisipasi” yang digelar PW Himi Persis Jawa Barat di Rooftop DPRD Jabar, Sabtu 14 Februari 2026. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, hadir sebagai keynote speaker dan menegaskan bahwa capaian tersebut belum memenuhi target. “Artinya kita masih punya pekerjaan rumah. Secara kuantitatif masih di bawah 30 persen. Secara kualitatif juga kapasitas perlu terus diperkuat,” ujarnya.

Menurut Iswara, persoalan keterwakilan perempuan bukan hanya soal jumlah. Dari sisi kualitas dan kapasitas, perempuan di politik juga masih perlu penguatan. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, terutama dalam menembus ruang-ruang strategis pengambilan keputusan yang masih didominasi laki-laki.

“Perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar angka, tetapi soal bagaimana gagasan dan perspektif perempuan benar-benar hadir dalam demokrasi,” tegasnya. Ia menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Tanpa keterlibatan aktif perempuan, kebijakan yang dihasilkan dikhawatirkan belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara utuh.

Karena itu, dorongan peningkatan kapasitas, pendidikan politik, serta keberpihakan partai dalam memberi ruang strategis bagi kader perempuan menjadi langkah mendesak. Target 30 persen bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan komitmen moral dalam memperkuat kualitas demokrasi. Talkshow tersebut menjadi refleksi bahwa perjuangan perempuan di ruang publik belum usai. Jalan menuju keterwakilan 30 persen masih butuh waktu, dan membutuhkan kerja kolektif seluruh elemen bangsa.