RRI.CO.ID, Bandung – Persoalan kemacetan di Kota Bandung dinilai sebagai masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Diperlukan langkah terintegrasi dan kolaboratif dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat agar penanganannya lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menegaskan bahwa kompleksitas kemacetan di Kota Bandung tidak berdiri sendiri. Mobilitas masyarakat yang tinggi, termasuk arus kendaraan dari dan menuju daerah penyangga seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, hingga Sumedang, membuat persoalan lalu lintas harus dilihat dalam skala regional.

“Kemacetan ini persoalan lama dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota Bandung. Harus terintegrasi dengan kota-kota sekitar, artinya pemerintah provinsi dan pusat juga harus terlibat,” ujar Asep, Kamis 12 Februari 2026.

Menurutnya, solusi instan seperti penambahan ruas jalan bukanlah jawaban utama. Selain membutuhkan anggaran yang sangat besar, pelebaran atau pembangunan jalan baru belum tentu mampu mengurai kemacetan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Menambah jalan saja biayanya sangat besar dan belum tentu menyelesaikan masalah, karena jumlah kendaraan terus bertambah,” katanya.

Asep menilai, pendekatan yang lebih realistis untuk saat ini adalah optimalisasi infrastruktur dan manajemen lalu lintas yang sudah ada. Pemkot Bandung, lanjutnya, dapat memaksimalkan penataan pada titik-titik rawan macet melalui pengaturan parkir yang lebih tertib, penertiban parkir liar, serta optimalisasi sistem traffic light berbasis teknologi.

Selain itu, kerja sama lintas instansi juga perlu diperkuat, termasuk dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait pengaturan perlintasan sebidang yang kerap menjadi penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah ruas jalan.

“Pemkot bisa fokus pada penataan titik-titik tertentu, seperti pengaturan parkir, optimalisasi traffic light, serta kerja sama dengan KAI terkait perlintasan kereta api. Tapi selebihnya memang perlu kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” tandasnya.