RRI.CO.ID, Sumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Salah satu langkah strategis yang ditempuh ialah memastikan seluruh bahan pangan MBG bersumber dari petani dan pemasok lokal di Sumedang.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Ciayumajakuning hingga Bekasi, di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).Sekda Tuti menyatakan, Sumedang telah menyiapkan sistem pemantauan pelaksanaan MBG, termasuk pemetaan ketersediaan bahan baku pangan daerah. 

Sistem ini memungkinkan penyusunan menu MBG yang menyesuaikan potensi lokal, tanpa mengabaikan standar gizi nasional.“Data ketersediaan pangan sudah kami miliki,menu MBG bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang ada, sekaligus memastikan standar gizi tetap terpenuhi,” kata Tuti, dalam keterangannya, Rabu 4 Februari 2026.

Menurutnya, Sumedang pada prinsipnya siap menjadi daerah percontohan dalam penerapan rantai pasok lokal untuk program MBG, seiring dengan kesiapan sistem dan koordinasi lintas perangkat daerah. Pemerintah daerah kini menunggu penguatan regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai payung implementasi.

Lebih lanjut, Tuti menegaskan bahwa akselerasi program MBG berbasis pasokan lokal bertujuan menjaga agar perputaran ekonomi tetap berada di daerah. “Jika bahan baku diambil dari petani lokal, maka manfaat ekonomi program ini akan langsung dirasakan masyarakat Sumedang,” ujarnya.

Baca Juga: Sumedang Tekankan Peran Desa Tekan Kemiskinan dan Pengangguran​

Sementara itu, Kepala KPPG Yulian menegaskan bahwa kunjungan pihaknya ke Sumedang merupakan bagian dari percepatan implementasi MBG, khususnya dalam penguatan rantai pasok pangan yang inklusif dan tidak terpusat.“Kami ingin memastikan pasokan MBG benar-benar berasal dari lokal. Jangan sampai terjadi monopoli komoditas, karena itu tidak sejalan dengan instruksi Presiden,” kata Yulian.

Ia menyebutkan, Presiden Prabowo menekankan agar Program MBG memberikan manfaat luas bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat penerima manfaat. “Program ini harus berdampak merata,jangan sampai perputaran uang hanya dinikmati kelompok tertentu,” ujarnya.

Ke depan, KPPG akan memperkuat koordinasi dengan dinas teknis di Kabupaten Sumedang, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, guna memastikan validitas data pasokan pangan daerah. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG.