RRI.CO.ID, Bandung - Keluhan warga terdampak revitalisasi Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, terkait belum cairnya dana kompensasi pembongkaran bangunan, mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov menegaskan penyaluran dana masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pemerintah tidak ingin gegabah dalam menyalurkan kompensasi. Menurutnya, bantuan harus benar-benar tepat sasaran dan adil bagi seluruh warga terdampak. “Kami ingin memastikan tidak ada yang terlewat, semua harus sesuai aturan,” ujarnya Senin 19 Januari 2026.

Herman menjelaskan, proses pendataan dilakukan langsung di lapangan bersama pemerintah desa dan Dinas Sumber Daya Air (SDA). Ia menyebut hasil pengecekan terakhir menunjukkan terdapat 372 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam daftar terdampak. “Saya sudah ke lapangan, cek and ricek dengan kepala desa, sekdes, dan tim SDA. Total ada 372 KK,” ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, baru 58 KK yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah menerima dana kompensasi. Herman merinci, warga yang rumahnya dibongkar mendapat Rp10 juta, sementara pemilik warung menerima Rp5 juta. “Hasil verifikasi dan validasi, 58 KK sudah dapat kompensasi,” katanya.

Baca juga:Pemkab Kuningan Alokasikan 76 Miliar untuk Ketahanan Pangan

Adapun 314 KK lainnya masih dalam tahap pendalaman data. Dari jumlah itu, terdapat 27 KK dengan bangunan rumah dan 93 KK berupa warung. Sisanya, sebanyak 194 KK memiliki objek terdampak dengan fungsi beragam, mulai dari kolam, kandang ternak, garasi, hingga lahan sawah. “Semua harus divalidasi agar jelas status dan besaran kompensasinya,” tegas Herman.

Ia menilai keragaman jenis bangunan dan fungsi objek terdampak menjadi alasan pemerintah tidak bisa menyeragamkan besaran kompensasi. Setiap kasus harus dinilai secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. “Harus cermat, tidak boleh asal. Kompensasi tentu berbeda, harus proporsional dan adil,” ujarnya menambahkan.

Terkait anggaran, Herman memastikan Pemprov Jabar telah menyiapkan skema pembiayaan melalui mekanisme pergeseran anggaran. Skema ini dipilih karena revitalisasi Situ Ciburuy dinilai mendesak dan menyangkut aspek sosial yang sensitif di tengah masyarakat. Pemerintah berharap langkah ini dapat meredam keresahan warga sekaligus mempercepat proses revitalisasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah.